Seputarpublik.com || JAKARTA, – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya berkaitan dengan sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran turut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran Buka Suara, Prabowo Sarankan Tetap Berjuang di Jalur Hukum
Setelah pertemuan tersebut, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada awak media. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah masukan dalam menghadapi dinamika yang berkembang.
Gibran menyebut Prabowo sebagai sosok yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran.
Ia menjelaskan, salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana.
Selain itu, Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Gibran juga menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta berharap dinamika yang berkembang tidak menjadi polemik politik berkepanjangan.
Puan Maharani: Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara tenang dan tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran.
Puan menegaskan bahwa hingga Selasa, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Masih, Gibran masih wapres," ujar Puan seusai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan juga menyampaikan bahwa DPR telah menerima laporan mengenai dinamika yang berkembang. Namun, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme kelembagaan setelah pembukaan masa sidang.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan.
Ia menegaskan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan kewenangan DPR harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Wacana Hak Menyatakan Pendapat Masih Dibahas
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi.
Menurut Dasco, pembahasan secara resmi belum dilakukan karena DPR saat itu masih berada dalam masa reses. Sejumlah fraksi menghendaki agar persoalan tersebut dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan setelah masa sidang dimulai.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," ujar Dasco.
Wacana HMP tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik menyusul dinamika putusan di MK dan MA.
Meski demikian, proses pembahasan HMP tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah dimulai. Setiap tahapan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Diatur UUD 1945
Dalam konteks ketatanegaraan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, MPR akan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri tidak serta-merta menjadikan jabatan Wakil Presiden kosong. Proses tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Sementara itu, perkembangan mengenai niat pengunduran dirinya, respons Presiden Prabowo, serta tindak lanjut DPR masih menjadi perhatian publik.
Situasi politik tersebut kini menempatkan mekanisme konstitusional, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi sebagai hal penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kehidupan demokrasi Indonesia.
*(Penulis: Helmi.)