“Kondisi ini dinilai rawan memicu penyebaran informasi yang belum tentu benar (misinformasi), karena pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang mampu dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Deputi Bidkoor Kominfo menyampaikan bahwa IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, karena angka yang diperoleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan masyarakat terjamin dan dilindungi.

“Tantangan yang ada bukan untuk Dihindari, tetapi untuk kita mencari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.

Ia berharap agar penguatan kemandirian masyarakat di Banten mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kontribusi pada stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam untuk memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Banten. “Ke depan, Kemenko Polkam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi,” jelas Eko menutup Segalanya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan dari Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal di wilayah Banten. (***)