Seputarpublik.com, MEDAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah pusat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
Mendagri mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Satgas ini bertujuan memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran.
Ia menjelaskan, dirinya dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Selain itu, Mendagri juga menghimpun berbagai permasalahan di lapangan serta menyerap aspirasi para kepala daerah terkait percepatan penanganan pascabencana. Sebelumnya, Mendagri telah menggelar forum serupa bersama Forkopimda Provinsi Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana, di antaranya kembali berfungsinya pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta bangkitnya aktivitas perekonomian masyarakat.
“Indikator pentingnya adalah pemerintah daerah berjalan lancar, minimal di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu, kecamatan hingga desa dapat menyusul,” ujar Mendagri.
Berdasarkan hasil peninjauan di sejumlah lokasi serta laporan kepala daerah se-Sumut, Mendagri menyebutkan kondisi daerah terdampak bencana menunjukkan progres pemulihan yang beragam. Namun secara umum, pemulihan berjalan signifikan, ditandai dengan normalnya aktivitas pemerintahan di banyak wilayah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah desa yang membutuhkan penanganan lebih maksimal.
Mendagri juga menyoroti kerusakan akses dan ruas jalan di beberapa daerah yang perlu segera ditangani. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait akan terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan infrastruktur tersebut. Dari sisi ekonomi, Mendagri menyampaikan kabar positif.
“Dari sisi ekonomi, kabar baiknya, hampir semua pasar, restoran, dan warung sudah kembali hidup,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI dan Polri atas kerja keras dalam mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai responsif dan cepat dalam mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Selain itu, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi di beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Perbaikan akses jalan darat juga akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Perbaikan akses jalan darat sudah kita sampaikan. Data detail ruas jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat direkap dan dilaporkan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Mendagri.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Provinsi. [Red]