Beranda
Seputar Publik / Berita

Mendagri Tito Dorong Kolaborasi Nasional Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

Target Sebelum Ramadan, Pemerintah Fokus Pulihkan Pemerintahan, Infrastruktur, UMKM, hingga Hunian Warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Seputarpublik.com, JAKARTAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya percepatan tersebut ditargetkan rampung sebelum Ramadan 2026, khususnya di wilayah yang masih terdampak berat.

Tito, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih memberikan perhatian serius, terutama pada pemulihan tata kelola pemerintahan, infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, serta sosial ekonomi masyarakat.

> “Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasarnya, warung-warungnya, UMKM-nya. Ini perlu kerja keras,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rapat yang berlangsung hampir empat jam tersebut membahas sejumlah indikator pemulihan yang dinilai masih memerlukan percepatan, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatra. Indikator tersebut meliputi tata kelola pemerintahan, layanan publik, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial di daerah dengan tingkat kerusakan paling parah.

Tito menekankan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang aktif membantu masyarakat, terutama di wilayah pegunungan Aceh. Sejumlah organisasi yang disebut antara lain Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

> “Banyak sekali saya temui di gunung-gunung, di Bener Meriah, Aceh Tamiang. Mereka bekerja tanpa banyak pemberitaan, tetapi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara ditargetkan selesai sebelum Ramadan. Langkah percepatan dilakukan melalui pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi dengan pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang, agar warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu, warga dengan rumah kategori rusak berat diarahkan untuk menempati hunian sementara (huntara). Sebagian masyarakat juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sehingga dapat tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai.

> “Kami harapkan dukungan Menteri Sosial, baik dari anggaran bencana maupun nonbencana seperti PKH, bantuan ekonomi rumah tangga, hingga peralatan perabotan. Kalau ini dibantu, proses pemulihan akan jauh lebih cepat,” ujar Tito.

Untuk wilayah Aceh, Tito menilai tantangan pemulihan lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan pada pembersihan lumpur serta normalisasi muara sungai.

> “Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur dibersihkan dan sungai dikerok, penanganan akan jauh lebih mudah. Kalau ada tambahan pasukan TNI-Polri dan sekolah kedinasan, sekitar 15 ribu personel, saya yakin dua minggu bisa selesai,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. [Red]

Puspen Kemendagri