Seputarpublik.com || JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
> "Capaian realisasi anggaran sebesar 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga," ujar Tito Karnavian.
Efisiensi Tidak Menghambat Program Prioritas
Tito menjelaskan, pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Seiring kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut sempat disesuaikan menjadi Rp2,61 triliun. Selanjutnya, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.
Tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, antara lain:
Penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil);
• Dukungan terhadap belanja wajib dan kegiatan prioritas nasional;
• Penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI);
• Penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
• Pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
PNBP Lampaui Target Hingga 225,30 Persen
Selain dari sisi belanja, Kemendagri juga mencatat capaian positif pada sektor penerimaan negara.
Hingga akhir 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemendagri mencapai Rp1,22 triliun, atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar.
Menurut Tito, capaian tersebut terutama didorong oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil.
Pertahankan Opini WTP Ke-12 Berturut-turut
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan tahun 2025.
Prestasi tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Selain itu, Kemendagri juga mencatat sejumlah indikator kinerja dengan hasil sangat baik, di antaranya:
• Nilai Kinerja Anggaran: 94,69 (Kategori Sangat Baik);
• Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 78,99 (Predikat BB/Sangat Baik);
• Indeks Reformasi Birokrasi: 91,01 (Kategori A);
• Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025: Predikat Sangat Baik.
Apresiasi kepada Komisi II DPR RI
Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas fungsi pengawasan dan dukungan yang selama ini diberikan terhadap pelaksanaan tugas Kemendagri.
Menurutnya, berbagai masukan dari DPR, termasuk melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan, menjadi bagian penting dalam mendorong evaluasi serta perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja kementerian.
> "Kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan dan rapat kerja yang terus dilakukan Komisi II DPR RI. Hal tersebut menjadi bahan introspeksi dan perbaikan sehingga berbagai capaian Kemendagri dinilai baik bahkan sangat baik oleh berbagai lembaga," tutup Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).(Red)*
Sumber: Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri.