“Kita perlu memastikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset berjalan seiring dengan penuntasan administrasi dan kepastian hukumnya. Pengelolaan aset yang produktif harus ditopang oleh legalitas yang jelas dan tertib administrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tri Adhianto berharap pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang aktif. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event di kawasan BETOS yang dapat menarik kunjungan masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, serta memperluas peluang usaha.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, siap berkolaborasi dalam menghidupkan kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mengawal pelaksanaan perjanjian melalui pengawasan, evaluasi, dan koordinasi secara berkala agar setiap kewajiban dapat terlaksana sesuai kesepakatan.

“Setelah penandatanganan ini, yang lebih penting adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut menghasilkan perubahan yang nyata. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada kemampuan membuat kesepakatan, tetapi pada kemampuannya memastikan bahwa kesepakatan itu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tutup Tri Adhianto.

(*/AZ)