Beranda
Seputar Publik / Berita

PMK 71 Tahun 2026: Kesalahan Administratif Tidak Selalu Berakhir dengan Beban Sanksi Penuh



Seputarpublik.com || JAKARTA, -- Bagi banyak pelaku usaha, menerima surat dari otoritas pajak sering kali menjadi momen yang menegangkan. Terlebih ketika surat tersebut berisi tagihan yang disertai sanksi administrasi.

Kondisi seperti ini pernah dialami oleh seorang pengusaha distribusi bahan bangunan yang tengah berupaya menjaga stabilitas usahanya di tengah tantangan arus kas. Ketika menerima informasi dari bagian pajak perusahaan mengenai adanya Surat Tagihan Pajak yang memuat sanksi administrasi, kekhawatiran langsung muncul.

Bukan karena adanya keengganan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, melainkan karena keterlambatan yang terjadi sesungguhnya tidak dilatarbelakangi unsur kesengajaan. Permasalahan tersebut timbul ketika perusahaan melakukan perubahan sistem administrasi internal sehingga sebagian data perpajakan tidak tercatat secara sempurna dan berdampak pada keterlambatan pelaporan serta pembayaran pajak.

Situasi tersebut sejatinya tidak hanya dialami oleh satu atau dua wajib pajak. Dalam praktik sehari-hari, banyak wajib pajak menghadapi kendala yang bersifat administratif maupun teknis. Gangguan sistem, kekeliruan pencatatan, kesalahan penginputan data, hingga kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terbaru dapat menjadi penyebab munculnya sanksi administrasi.

Sayangnya, masih terdapat anggapan bahwa ketika sanksi telah diterbitkan, tidak ada lagi mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh keringanan. Padahal, sistem perpajakan Indonesia menyediakan ruang bagi wajib pajak yang beritikad baik untuk mengajukan pengurangan, bahkan penghapusan sanksi dalam kondisi tertentu.

Prinsip Keadilan dalam Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan nasional pada dasarnya tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum. Regulasi juga memberikan perhatian terhadap unsur keadilan dan proporsionalitas.

Melalui Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi apabila terbukti bahwa timbulnya sanksi tersebut terjadi karena kekhilafan wajib pajak atau karena alasan yang tidak sepenuhnya menjadi kesalahannya.

Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan yang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan pembinaan kepatuhan.

Dalam kerangka itulah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024. Regulasi ini selanjutnya diperkuat melalui penerbitan KEP-239/PJ/2026 yang mengatur kebijakan pemberian pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Hadirnya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memahami adanya kondisi tertentu yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sempurna.

Oleh karena itu, selama terdapat itikad baik dan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban yang masih terutang, tersedia peluang untuk memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan mekanisme penagihan biasa.

Apa yang Dimaksud dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi?

Secara umum, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan fasilitas yang memungkinkan wajib pajak memperoleh keringanan atas sanksi berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Dalam kondisi tertentu, jumlah sanksi tersebut dapat dikurangi sebagian, sedangkan pada kondisi lainnya dapat dihapuskan seluruhnya.

Fasilitas ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengampunan terhadap pelanggaran perpajakan. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda tanpa harus dibebani sanksi secara penuh apabila keterlambatan atau kesalahan yang terjadi tidak bersumber dari unsur kesengajaan.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus mendukung iklim ekonomi yang lebih sehat.

Jenis Sanksi yang Dapat Memperoleh Fasilitas

Melalui KEP-239/PJ/2026, pemerintah membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 30 Juni 2027, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Fasilitas tersebut mencakup berbagai jenis sanksi administrasi yang selama ini cukup umum ditemui dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Objek yang dapat memperoleh fasilitas antara lain sanksi akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, sanksi yang timbul dari pembetulan SPT yang menyebabkan adanya kekurangan pembayaran pajak, keterlambatan pembayaran maupun penyetoran pajak, serta sanksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang memperoleh sanksi sebagai hasil kegiatan pemeriksaan pajak.

Bahkan, pada kondisi tertentu, peserta Program Pengungkapan Sukarela juga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk pelunasan pokok pajak yang masih terutang.

Besaran Keringanan yang Diberikan

Salah satu aspek menarik dari KEP-239/PJ/2026 adalah adanya skema pengurangan yang dirancang secara bertingkat. Besaran fasilitas yang diterima wajib pajak tidak selalu sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik kewajiban perpajakan yang diselesaikan.

Untuk kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan khusus, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan penghapusan sanksi hingga 100 persen. Artinya, wajib pajak hanya perlu menyelesaikan pokok pajak yang masih terutang tanpa harus menanggung beban sanksi administrasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian kewajiban dan meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Pada kondisi lainnya, fasilitas dapat diberikan dalam bentuk pengurangan sanksi sebesar 90 persen. Dengan skema tersebut, wajib pajak tetap menanggung sebagian kecil sanksi yang dikenakan, yaitu sebesar 10 persen.

Pendekatan ini dipandang lebih proporsional karena di satu sisi memberikan insentif bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajibannya, tetapi di sisi lain tetap menjaga aspek tanggung jawab atas kewajiban yang sebelumnya belum dipenuhi tepat waktu.

Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Meskipun memberikan banyak manfaat, fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan secara otomatis. Wajib pajak tetap harus menyampaikan permohonan sesuai tata cara yang berlaku.

Dalam proses pengajuan tersebut, wajib pajak wajib menjelaskan alasan yang mendasari permohonan serta melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa timbulnya sanksi berkaitan dengan kekhilafan atau keadaan tertentu yang layak dipertimbangkan.

Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi, termasuk tidak sedang menempuh upaya hukum tertentu atau telah mencabut upaya hukum yang sebelumnya diajukan.

Wajib pajak juga perlu membuat pernyataan bahwa sanksi yang dikenakan tidak timbul karena unsur kesengajaan.

Perlu dipahami bahwa fasilitas ini hanya berlaku untuk sanksi administrasi yang masih terutang dan belum dibayar. Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk memperhatikan waktu pengajuan permohonan agar kesempatan memperoleh fasilitas tidak terlewatkan.

Mendorong Kepatuhan yang Lebih Berkualitas

Keberadaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi mencerminkan pendekatan perpajakan yang tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan pembinaan.

Namun demikian, fasilitas ini tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menunda pelaporan maupun pembayaran pajak. Keringanan yang diberikan merupakan instrumen korektif untuk kondisi tertentu, bukan sarana untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Pada akhirnya, kepatuhan tetap menjadi pilihan terbaik bagi setiap wajib pajak. Pelaporan SPT yang tepat waktu, pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta administrasi yang tertata dengan baik akan menghindarkan wajib pajak dari risiko sengketa maupun sanksi di kemudian hari.

Sementara bagi mereka yang pernah mengalami kekhilafan atau kendala administratif, PMK 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026 memberikan kesempatan untuk kembali menata kepatuhan perpajakan dengan beban yang lebih ringan dan proses yang lebih adil.

Penulis:

Siti Fatimah/Rizky Keroshinta – Fungsional Penyuluh Pajak