Sementara dari Polda Jawa Barat, AKBP Rumi menyoroti perlunya keterlibatan semua pihak dalam menjaga ruang digital dari penyebaran paham ekstrem. 

 ||Baca Juga: Percepat Pemulihan Pasca-Banjir di Kota Padang, Wamendagri Bima Koordinasikan Bantuan Alat Berat dan Damkar

“Menjelang Nataru, pengawasan media sosial dan literasi digital menjadi sangat penting. Keluarga dan sekolah perlu terlibat aktif agar paham radikal tidak mudah menyusup kepada anak-anak,” katanya.

Pengalaman pribadi juga dibagikan oleh Roki Apris Dianto, mantan narapidana terorisme, yang menegaskan bahwa, remaja dan anak-anak kerap menjadi target jaringan radikal. 

“Kelompok radikal sangat pandai mencari celah dan anak-anak sering jadi sasaran karena mudah diarahkan. Pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas online mereka adalah kunci pencegahan,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr. Iwan Sanusi, menegaskan bahwa, pendidikan karakter tetap menjadi benteng penting dalam membentuk ketahanan ideologis peserta didik. 

“Nilai-nilai Pancawaluya seperti cageur, bageur, bener, pinter, dan singer harus ditanamkan sejak dini agar peserta didik memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh ideologi berbahaya,” katanya.

Hal senada disampaikan Hari Teguh dari Kementerian Agama, yang menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan. 

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Sikap terbuka, saling menghargai, dan pengawasan terhadap konten digital harus diperkuat agar paham negatif tidak berkembang,” ujarnya.

FGD yang berlangsung hingga pukul 12.36 WIB ini diharapkan mampu menghasilkan strategi bersama dalam mencegah radikalisme pada anak dan remaja, terutama menjelang periode akhir tahun yang kerap menjadi momentum sensitif bagi penyebaran paham ekstrem. (Red).