Seputarpublik.com || JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Ibu Kota turut menyukseskan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pramono juga turut menerima dan mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas BPS DKI Jakarta. Ia mengimbau masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas selama proses pendataan berlangsung.
Menurut Pramono, informasi yang disampaikan masyarakat maupun pelaku usaha perlu diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pemerintah untuk memahami kondisi perekonomian sekaligus mendukung penyusunan kebijakan.
“Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Pramono setelah menerima petugas BPS DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pramono Minta Warga Tidak Tertutup
Pramono meminta masyarakat Jakarta yang belum didata maupun masih ragu memberikan informasi agar terbuka kepada petugas BPS.
Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian di Jakarta.
“Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” kata Pramono.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan.
Informasi yang diberikan masyarakat dalam proses pendataan tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan bersifat rahasia sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Petugas BPS Datangi Berbagai Lokasi Usaha
Jakarta merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia dengan kegiatan usaha yang berlangsung dalam berbagai skala, mulai dari usaha rumahan dan UMKM hingga perusahaan besar dan perusahaan internasional.
Untuk memperoleh gambaran perekonomian yang lebih komprehensif, BPS melakukan pendataan secara langsung ke berbagai lokasi.
Petugas BPS mendatangi sejumlah lokasi kegiatan usaha, antara lain mal, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah, hingga apartemen.
Dalam proses tersebut, petugas berinteraksi langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Sebagian responden juga dapat mengikuti proses pendataan dengan mengisi kuesioner secara mandiri.
Informasi yang dihimpun tidak hanya berkaitan dengan jumlah usaha. BPS juga mendata berbagai karakteristik kegiatan ekonomi, termasuk jenis usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, jumlah tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi.
Pendataan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara optimal dalam data administrasi pemerintah.
Data Sensus Ekonomi Jadi Salah Satu Dasar Kebijakan
Pramono mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun program dan kebijakan.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar kebijakan dan intervensi pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi ekonomi terkini serta lebih tepat sasaran.
“Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tidak kehilangan akses pendidikan hanya akibat perubahan data yang masih membutuhkan verifikasi.
Pendataan SE2026 di Jakarta Capai 111 Persen
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengatakan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta sejauh ini berjalan lancar.
Berdasarkan pre-list yang dimiliki BPS, pendataan disebut telah mencapai 111 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih dalam proses penelusuran.
BPS masih memiliki waktu untuk melakukan pendataan hingga 15 September 2026.
“Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami,” ujar Zulkipli.
Ia juga mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera menghubungi kantor BPS.
Dengan demikian, unit usaha yang belum masuk dalam pendataan masih memiliki kesempatan untuk memberikan informasi sebelum periode pendataan berakhir.
“Untuk masyarakat di DKI Jakarta dapat membantu BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang belum terdata, nanti kita bisa lakukan pendataan atau bisa menghubungi kantor BPS. Waktu kita masih ada hingga pertengahan September 2026,” tuturnya.(*/hel)