Seputarpublik.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif, adil, dan transparan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan iftar, silaturahmi, dan pengarahan kepada jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh jajaran dan tenaga pendidik yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan serta pemerataan akses pendidikan bagi warga Jakarta.
Dalam arahannya, Pramono menekankan bahwa setiap anak Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa dibatasi latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.
>“Kami memastikan setiap anak Jakarta memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Pramono.
Ia secara khusus menegaskan bahwa anggaran pendidikan, termasuk untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), program pemutihan ijazah, serta fasilitas pendidikan lainnya tidak boleh dikurangi sedikit pun.
Pramono menyebutkan, melalui Program Pemutihan Ijazah Tahap I hingga V Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta telah membuka kembali kesempatan belajar bagi 6.050 siswa yang sebelumnya terkendala persoalan administrasi.
Selain itu, sepanjang 2025, program KJP Plus telah menjangkau 707.513 peserta didik, sementara KJMU diberikan kepada 16.920 mahasiswa.
Menurutnya, program-program tersebut bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa tunjangan dan hak-hak seluruh jajaran Balai Kota, termasuk tenaga pendidik, tidak boleh dikurangi.
>“Program-program ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sosial. Begitu juga dengan tunjangan dan hak-hak seluruh jajaran Balai Kota, termasuk tenaga pendidik, tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pendidikan, penguatan kepemimpinan sekolah yang inovatif, serta penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.
> “Sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal,” pungkas Pramono.(*/hel)