Seputar Publik / Berita

Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen dari Tahun Ini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Kenaikan sebesar Rp407.065 atau 7,1 persen tersebut merupakan hasil pembahasan bersama unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.

Seputarpublik.com || JAKARTA, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Pramono mengatakan, besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.

"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," ujar Pramono.

Menurutnya, kenaikan UMP tahun depan sebesar 7,1 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.

Keputusan penetapan tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.

Pembahasan Libatkan Pemerintah, Buruh, dan Pengusaha

Pramono menjelaskan, proses pembahasan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Meskipun batas waktu penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal.

"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," katanya.

Ia menegaskan, penetapan UMP tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Di satu sisi, kenaikan upah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya beli pekerja. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.

Dalam proses perumusan besaran UMP, Pemprov DKI Jakarta mengambil peran sebagai penengah agar kepentingan pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi melalui mekanisme pembahasan yang sesuai dengan regulasi pengupahan.

Pramono: Kebijakan Diupayakan Jadi Jalan Tengah

Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha melalui komunikasi serta pembahasan bersama.

Menurutnya, angka kenaikan yang ditetapkan merupakan hasil kompromi yang diharapkan dapat diterima secara proporsional oleh berbagai pihak, meskipun tidak seluruh pihak memiliki pandangan yang sama.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju," tandas Pramono.

Dengan penetapan tersebut, UMP DKI Jakarta tahun 2027 resmi menjadi Rp6.136.941 atau sekitar Rp6,13 juta.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempertahankan keseimbangan iklim usaha di Ibu Kota.

Penetapan UMP tersebut juga menjadi salah satu kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pekerja, dan kalangan pengusaha.(Helmi.)*

Tulis Komentar

Komentar