Seputarpublik.com || LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VII sepakat memperkuat sinergi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit serta program hilirisasi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran direksi PTPN IV dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha, Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramdhan, serta Operation Head PTPN IV Regional VII Budi Susilo. Dari jajaran Pemerintah Provinsi Lampung turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi serta Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi.
Dalam kesempatan itu, PTPN IV memaparkan berbagai program yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan petani kelapa sawit di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari penggerak pembangunan daerah.
"Kehadiran PTPN IV tidak hanya berfokus pada pemenuhan target bisnis, tetapi juga mengemban amanah sebagai agen penggerak pembangunan daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan," ujar Arya.
Saat ini, PTPN IV menjalankan dua skema kemitraan, yakni Skema Kemitraan dan Skema Kedinasan (offtaker). Secara keseluruhan, program tersebut menargetkan pengembangan lahan seluas 1.700 hektare, dengan alokasi 300 hektare untuk wilayah Lampung dan 1.400 hektare di Sumatera Selatan.
Di Lampung, proses pengembangan yang sedang berjalan telah mencapai 37 hektare. Sementara di Sumatera Selatan, sebanyak 539 hektare telah memperoleh rekomendasi teknis dan 239 hektare lainnya masih dalam proses.
Selain itu, perusahaan juga menjalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendampingan kepada petani, mulai dari proses administrasi pengajuan hingga masa panen pertama.
Untuk mendukung peningkatan produktivitas, PTPN IV mengimplementasikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa pendampingan intensif kepada petani. Program tersebut mencakup pembinaan administrasi, teknis budidaya, hingga penguatan kapasitas usaha tani.
Melalui program tersebut, produktivitas kebun mitra ditargetkan mencapai 18 ton per hektare pada fase Tanaman Menghasilkan (TM) 1.
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif langkah kemitraan yang dijalankan PTPN IV.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam menjaga aset negara sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.
"Dua program prioritas kami, yakni hilirisasi desa dan desa wisata, membutuhkan dukungan CSR dari perusahaan yang beroperasi di Lampung, termasuk PTPN IV Regional VII," kata Gubernur.
Rahmat menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mendorong partisipasi aktif seluruh perusahaan, baik BUMN maupun swasta, dalam mendukung pembangunan daerah melalui Program DesaKu Maju.
Program tersebut dirancang sebagai upaya transformasi ekonomi desa yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Selain sektor kelapa sawit yang dikembangkan melalui kemitraan bersama PTPN IV, Pemerintah Provinsi Lampung juga memprioritaskan hilirisasi pada komoditas unggulan lainnya, seperti padi, jagung, dan singkong yang selama ini menjadi penopang utama sektor pertanian daerah.
Kolaborasi antara PTPN IV dan Pemprov Lampung diharapkan dapat mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.(Red)*