Seputarpublik.com, JAKARTA — Pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kuatnya semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan non-pemerintah terus bahu-membahu di lapangan.
Upaya tersebut memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa mobilisasi lintas sektor menjadi kunci utama percepatan penanganan di wilayah terdampak.
“Mobilisasi dari awal yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah berskala nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Totalnya saat itu mencapai sekitar 92 ribu personel dari seluruh kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan non-pemerintah,” ujarnya.
Memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel disesuaikan dengan kondisi lapangan yang semakin terkendali. Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret 2026, sebanyak 23.618 personel lintas kementerian/lembaga dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak.
Progres Hunian dan Infrastruktur Semakin Maju
Kolaborasi lintas lembaga terlihat nyata dalam pembangunan hunian sementara (huntara). Selain dikerjakan oleh BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan TNI-Polri, pembangunan juga melibatkan organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.
Hingga 31 Maret 2026, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen, dengan total 16.360 unit berhasil dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda darurat ke hunian yang lebih layak.
Di sektor infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah kembali terbuka secara fungsional, sehingga distribusi logistik berjalan lancar. Jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Layanan Dasar Pulih, Pengungsi Terus Berkurang
Pembersihan lumpur sebagai salah satu tantangan utama juga menunjukkan progres signifikan. Sebagian besar titik terdampak telah berhasil dibersihkan, sehingga aktivitas masyarakat mulai kembali normal.
Kementerian Dalam Negeri turut menerjunkan Praja IPDN dalam tiga gelombang untuk membantu percepatan pembersihan.
Sementara itu, layanan dasar seperti listrik, jaringan komunikasi, serta fasilitas kesehatan—rumah sakit dan puskesmas—telah kembali beroperasi di hampir seluruh wilayah terdampak.
Kemajuan ini berdampak pada penurunan jumlah pengungsi secara signifikan. Dari lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tersisa 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda pengungsian dan terus ditangani secara bertahap.
Satgas PRR menegaskan bahwa semangat gotong royong lintas sektor akan terus dijaga hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan.(red)*