Seputarpublik.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas bencana di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Sumatera. Salah satu langkah strategis yang kini didorong pemerintah adalah optimalisasi pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alternatif lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi salah satu opsi penting apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap dan tidak tersedia lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah tersebut.
“Perintah Presiden jelas, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Jika tidak tersedia, maka kita melihat opsi lain, termasuk lahan HGU. Prinsipnya tanah tersebut milik negara dan hanya diberikan hak guna usaha, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hunian tetap dinilai cukup signifikan di wilayah terdampak bencana.
Di Provinsi Aceh tercatat terdapat 52 lokasi HGU dengan total luas sekitar 81.551 hektare. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18 lokasi HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat terdapat 33 lokasi HGU dengan luas mencapai 88.405 hektare.
Sementara itu, kebutuhan lahan untuk relokasi hunian tetap yang telah diidentifikasi Satgas PRR mencapai 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi tersebut, dengan rincian 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.
Optimalisasi lahan HGU tersebut direncanakan untuk pembangunan huntap komunal, yaitu kawasan hunian baru yang dirancang untuk merelokasi para penyintas ke lokasi yang lebih aman dari potensi bencana di masa depan. Pembangunan kawasan hunian tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Di beberapa daerah memang tidak tersedia lahan BUMN, tetapi terdapat HGU, seperti perkebunan sawit. Ini sedang kami komunikasikan. Karena pada prinsipnya tanah itu milik negara dan hanya diberikan hak guna usaha, sehingga diharapkan ada dukungan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Tito.
Selain skema relokasi komunal, Satgas PRR juga menyiapkan pendekatan skema in situ, yakni pembangunan kembali rumah masyarakat di lokasi asal yang dinilai masih aman. Program ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam skema tersebut, pemerintah juga menyiapkan bantuan dana stimulan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta bagi penyintas yang memilih membangun kembali rumahnya secara mandiri. Bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap sesuai dengan progres pembangunan.
Berdasarkan data Satgas PRR hingga 9 April 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 39.007 unit hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatera. Saat ini, sebanyak 230 unit huntap telah selesai dibangun, sementara 1.240 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Melalui berbagai strategi percepatan tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sehingga para penyintas dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.(red)*