Adapun dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan.

Ia menekankan pentingnya inisiatif dari Pemda untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.

“[Pemda] diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi [Sekolah Rakyat], dengan harapan, kalau itu dibangun, pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. 

Turut hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, serta TNI/Polri dan Pemda.

(*/Rdn)