“Agar publik percaya terhadap kebijakan DPRD, persidangan paripurna harus segera digelar. Sudah ada ketetapan terkait perbuatan tidak terpuji yang dilakukan anggota DPRD tersebut. DPRD harus menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Entis juga mengingatkan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota DPRD Pandeglang untuk menjaga etika, moral, dan menjauhi gaya hidup hedonis yang berpotensi mencederai marwah lembaga wakil rakyat.

“Ini menjadi peringatan representatif bagi seluruh anggota DPRD agar tidak ceroboh. Masyarakat sipil ingin percaya bahwa DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, bukan mempertontonkan gaya hidup hedonisme,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Entis memastikan bahwa JPMI Banten akan terus mengawal proses PAW tersebut hingga tuntas sesuai peraturan perundang-undangan.

“Perjalanan panjang ini belum selesai. Masih ada beberapa tahapan yang harus dijalankan hingga persoalan ini benar-benar tuntas,” pungkasnya.***