Seputar Publik Jakarta, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memastikan berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Upaya ini menjadi krusial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini dihimpun melalui survei BPS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kemendagri. Survei dilakukan untuk menggali informasi tambahan yang tidak tercantum dalam NIK.

“Untuk mengambil fitur-fitur spesifik, yaitu fitur-fitur yang enggak ada di NIK, misalnya mengenai penghasilannya, kemudian kondisi rumahnya, dan lain-lain,” ujarnya.