"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ungkap Dedi Mulyadi.

" tugas saya pertama ingin membenahi manajemen di dinas pendidikan di provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," lanjutnya.

Ditanya Soal larangan study tour, Dedi mewacanakan kebijakan itu, didasari pertimbangan beban siswa di wilayah Jawa Barat. Dedi pun sudah merencanakan sejak sebelum dia dilantik Presiden Prabowo. Dia membaca berita bahwa study tour di SMAN 6 Kota Depok membebankan biaya Rp 3,5 juta sampai Rp 5,5 juta per siswa. Menurut nya ini sangat memberatkan. Lebih baik siswa-siswi di Depok belajar di lingkungannya, bukan ke provinsi diluar Jawa Barat.

"Kalau kita mau fokus pada kalimat study tour, maka sebenarnya gampang, sampah di Depok menjadi masalah besar. Itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak di jurusan biologi atau jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri pengurai sampah," ungkap Dedi Mulyadi, "(di kutip dari di akun Instagramya),

Dedi menilai kegiatan bepergian ke Yogyakata, Bali, tau daerah yang jauh bukanlah study tour melainkan piknik. Piknik boleh dilakukan namun menurut Dedi lebih baik dilakukan oleh keluarga masing-masing saja bila mampu, tidak perlu dilembagakan secara formal oleh sekolah.
"Nggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain," pungkas Dedi Mulyadi.
*(rndy).