“Kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik. Penegakan hukum pun masih tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Cipayung Plus mengecam keras praktik kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan pemuda yang menjalankan fungsi sosial kontrol.

“Hak demokrasi dijamin oleh konstitusi, bukan untuk dibungkam,” pungkas Fadil.

Tuntutan Aliansi Cipayung Plus Banten

1. Wujudkan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia.

2. Tegakkan peraturan lingkungan hidup yang berpihak pada rakyat.

3. Berikan jaminan hidup yang sehat bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan.

4. Tegakkan supremasi hukum secara adil dan bijaksana.

5. Tingkatkan kinerja birokrasi dengan semangat pelayanan publik, bukan sekadar tunjangan kinerja.

6. Wujudkan reforma agraria sejati di tanah Banten.

7. Stop kriminalisasi aktivis, pemuda, dan mahasiswa.

8. Tuntaskan persoalan korupsi di Provinsi Banten secara transparan.

9. Atasi masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan stunting di Banten.

10. Bentuk Satuan Tugas Independen yang melibatkan mahasiswa, aktivis, pemuda, dan masyarakat untuk mengawasi pencemaran lingkungan.

11. Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten harus bekerja Lebih baik lagi menjadi pelayan untuk rakyat harus menggunakan hati Nurani, jangan hanya memikirkan Tunjangan Kinerja (TUKIN) besar tapi tidak di imbangi dengan Kinerja yang Baik. 

12. Aparat Penegak Hukum (APH) Segera tuntaskan persoalan Korupsi di banten dan usut tuntas para pejabat banten yang terindikasi terlibat dalam persoalan Mega Korupsi di Banten. 

“Kami berharap pemerintah provinsi benar-benar menjalankan amanah rakyat dengan prinsip siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Banten harus bersih, adil, dan merata,” tutup Aliansi Cipayung Plus Banten. (***)