Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Papua, khususnya terkait tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di atas rata-rata nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pekerjaan rumah bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat Papua.

“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” tegasnya.

Ribka menambahkan, penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus terus dilakukan agar mampu menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan yang lebih optimal bagi Orang Asli Papua (OAP).

Pemerintah pusat, lanjutnya, terus mendorong evaluasi dan penguatan tata kelola Otsus, baik dari aspek regulasi maupun keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat Papua.

Selain itu, ia mengajak seluruh unsur daerah, mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Ribka juga mengingatkan pentingnya kesiapan Papua menghadapi agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini yang harus kita ketahui sebagai masyarakat semua, ke mana arah pembangunan negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan menuju ke sana,” tandasnya.

Melalui kolaborasi yang kuat serta pemanfaatan berbagai program strategis pemerintah, Papua diharapkan mampu mengambil peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing, dan sejahtera pada tahun 2045.(Red)*

(Puspen Kemendagri)