Seputarpublik.com || BANDUNG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memegang peran strategis sebagai simpul kolaborasi dalam mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendorong integrasi agenda kesehatan ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 yang diselenggarakan oleh Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di GBI Bethel Summarecon, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Wiyagus, ketahanan suatu bangsa pada masa kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam atau kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
> "Ketahanan sebuah bangsa tidak lagi semata-mata diukur dari kekayaan alam atau kekuatan militer, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kesehatan yang inklusif menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas 2045," ujar Wiyagus.
Ia menjelaskan, pembangunan sektor kesehatan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, berbagai sektor pendukung seperti penyediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, tata ruang, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemda Didorong Integrasikan Program Kesehatan ke Dalam APBD
Wiyagus menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat peran pemerintah daerah agar agenda kesehatan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, hingga pengalokasian APBD.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah.
> "Kami memastikan setiap pemerintah daerah mampu menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan seluruh kekuatan di wilayahnya untuk mendukung terwujudnya Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045," tegasnya.
Berlandaskan Konstitusi dan Regulasi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menjelaskan bahwa komitmen pemerintah memperkuat sektor kesehatan sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan.
Komitmen itu juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat sinergi antarlembaga agar Indonesia mampu melahirkan masyarakat yang sehat, tangguh, produktif, dan memiliki daya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
Seminar dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Dewan Kehormatan PIKI Hashim Sujono Djojohadikusumo, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait, serta jajaran pengurus PIKI dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(Red)*
(Sumber: Puspen Kemendagri)