“Mengenai masalah yang disampaikan Pak Sudirman terkait pengunaan dana desa untuk kegiatan bimtek aparatur desa dan lainnya, nanti kita akan berkoordinasi dan menyampaikannya kepada instansi terkait lain untuk agar dana desa digunakan semestinya untuk pembambangunan di desa”, kata Sri Mulyani.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah sebelumnya, masalah bimtek aparatur desa juga disampaikan Haji Uma juga dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Badan Pengawasas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) yang dilaksanakan pada Kamis (25/8/2022) pukul 09.00 – 2.30 WIB di Gedung DPD RI, Jakarta.

Dalam raker dengan BPKP tersebut, selain masalah bimtek bagi aparatur desa, Haji Uma juga turut menyampaikan informasi terbaru yang diperolehnya dari masyarakat di Aceh Utara terkait adanya permintaan dana desa sebesar 15 juta per desa untuk pengadaan running text (teks berjalan) yang akan dipasang di gerbang gapura masing-masing desa.

“Informasi yang baru saja saya peroleh, di Kabupaten Aceh Utara muncul permintaan dana desa sebesar 15 juta dari suatu forum yang dibelakangnya oknum aparat untuk pengadaan running text. Apakah itu kebutuhan prioritas atau kepentingan pihak tertentu yang menunggangi dan mengambil untung dari dana desa?”, pungkas Haji Uma. (hs)