Seputar Publik / Berita

Komisi II DPR RI Tinjau Layanan Pertanahan di Tangerang, Dorong Digitalisasi BPN dan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kunjungan Kerja DPR Fokus pada Transparansi Layanan, Pemberantasan Mafia Tanah, hingga Perlindungan Hak Masyarakat Melalui Reformasi Tata Kelola Pertanahan
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, saat menerima rombongan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk meninjau transformasi layanan pertanahan, termasuk digitalisasi pelayanan BPN, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta penguatan upaya pemberantasan mafia tanah. Selasa(7/4/2026). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, saat menerima rombongan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk meninjau transformasi layanan pertanahan, termasuk digitalisasi pelayanan BPN, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta penguatan upaya pemberantasan mafia tanah. Selasa(7/4/2026).

Seputarpublik.com, KOTA TANGERANG — Upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat di sektor pertanahan terus menjadi perhatian pemerintah dan legislatif. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang disambut langsung oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (7/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dengan tujuan memastikan transformasi pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, serta mampu meminimalisir potensi konflik agraria yang merugikan masyarakat.

Rombongan DPR RI diterima oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, bersama Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN Dwi Budi Martono, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Sudaryanto, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap sektor pertanahan di Provinsi Banten. Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola pertanahan di daerah.

Tulis Komentar

Komentar