Seputar Publik Kota Bekasi – Anggaran APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 banyak dikurangi, Pimpinan DPRD Kota Bekasi kompak sampaikan nota keberatan. ke Gubernur Jawa Barat.
Nota keberatan dilayangkan setelah mengetahui hasil evaluasi terhadap APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan gubernur Jawa Barat banyak dikurangi, apalagi pengurangannya terkait anggaran program yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.
“Ya kami merasa keberatan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang disusun PJ Walikota Bekasi dan di tanda tangani, setelah dievaluasi banyak perubahan, dan pengurangan anggaran, apalagi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi Faisal.
Faisal menyayangkan terkait penyusunan APBD TA. 2025, Pj. Walikota selaku kepala daerah transisi tidak mensinergikan kebijakannya dengan kepala Daerah terpilih.
“Harusnya Pj sebagai pejabat administratif berkomunikasi dan menyesuaikan kebijakan 2025 dengan kepala daerah terpilih, jangan membawa konsepsi sendiri, tapi harus memperhatikan dinamika visi dan misi calon kepala daerah terpilih,” ujar Faisal.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani mempertanyakan hasil evaluasi gubenur terhadap APBD 2025 yang banyak mengalami pengurangan. Menurutnya, hal ini tentunya harus di kaji ulang.
“Hasil evaluasi gubernur waktunya sangat mepet sekali, kami tidak bisa mempelajarinya secara komprehensif, oleh karena itu setelah mempelajari hasilnya kami akan berkirim surat dan memberikan catatan atas APBD TA 2025 kepada Gubernur, agar APBD 2025 bagaimana caranya dapat disinergikan dengan program kepala daerah terpilih,“ ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan banyak memberikan catatan atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Tahun Anggaran 2025 yang banyak bergeser dari persoalan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
“Jelas kami akan berkirim surat dan memberikan catatan terhadap APBD hasil evgub, dan kami sayangkan TAPD seperti tidak memahami berbagai persoalan kota Bekasi,” tegas Nuryadi Darmawan.
Dengan berkirim surat, kami berharap dapat disesuaikan ketika kepala daerah terpilih dilantik, tentunya atas persetujuan dan arahan gubernur.
“Agar saat peralihan dari Pj Walikota ke Walikota terpilih jangan sampai terjadi crash landing, tapi soft landing,” pungkasnya.
(AZ)