Seputar Publik Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus berpikir keras untuk menata pendistribusian gas elpiji 3 kg agar harganya sampai ke konsumen tidak terlalu mahal alias tidak melebihi harga yang telah di patok pemerintah.
Setelah idenya menjadikan pengecer menjadi sub pangkalan gas elpiji 3 kg kacau balau. Bahlil kini mengaku memiliki ide terbaru dalam penataan pendistribusian gas elpiji 3 kg. Apanya idenya? Idenya akan menjadikan pengurus Rukun Warga (RW) sebagai sub pangkalan gas elpiji 3 kg.
Menurut Bahlil, ide terbarunya itu untuk memudahkan pengontrolan pendistribusian gas elpiji 3 kg bisa dari tingkat terbawah.
"Ide ini lagi saya godok, jadi sub pangkalan kita kasih saja ke RW, karena yang tahu warganya Ketua RW," kata Bahlil, dikutip saat wawancara dengan sebuah stasiun TV nasional, Sabtu (8/2/2025).
Alasan Bahlil menjadikan pengurus RW jadi sub pangkalan gas elpiji 3 kg, karena pengurus RW mengetahui secara detail data warga, tempat yang bersangkutan memimpin. Jika ada potensi pelanggaran, bisa langsung terlacak.
"Ketua RW menjual langsung kepada masyarakat di lingkungannya. Jadi kalau ada orang lain, pengoplos-pengoplos ini beli, kan ketahuan," ujar Bahlil.
Disamping itu, lanjut Bahlil, pengurus RW juga mengetahui mata pencaharian warga. Sehingga bisa dibedakan, jika ada yang membeli gas melon atas nama individu, dengan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah).
"Karena tidak boleh memperlakukan UMKM sama dengan rumah tangga biasa. RW kan tau, masyarakat yang ini, usahanya ini, jual bakso, jual indomie, jual gado-gado, supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita," jelas Bahlil.
Terkait pengecer yang sudah menjadi sub pangkalan, Bahlil percaya pengcer sub pangkalan ini menjalankan bisnis sesuai aturan. Artinya tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), juga tidak menjual barangnya ke pengoplos.
Tentang adanya pengecer nakal, Bahlil tak membantah, ada oknum pengecer "nakal". Lalu ada oknum pembeli yang suka mengoplos. Itu juga yang mendasari aturan awal, ketika Bahlil hanya mengizinkan pangkalan yang boleh menjual. Perbaikan terus berproses.
Menteri ESDM menjelaskan tentang alasan penataan pendistribusian gas elpiji 3 kg agar anggaran subsisi gas elpiji ini yang mencapai sekitar Rp 87 triliun per tahun tepat sasaran.
"Presiden mengintruksikan agar uang dengan jumlah besar seperti itu, harus benar-benar tepat sasaran," ucapnya.
Sebab, menurut Bahlil, situasi di lapangan sebelum ada progres perbaikan, potensi anggaran subsidi yang loss mencapai kisaran angka 25-30 persen dari total anggaran 87 trilyun.
"Penyebabnya, karena ada pengecer yang menjual di atas HET. Juga ada oknum yang mengoplos gas LPG 3 kg, ke tabung yang lebih besar, untuk dijual ke industri," pungkasnya.
(AZ)