Seputar Publik / Berita

BAPERA Banten Keluarkan 7 Tuntutan Tolak Pemindahan Badak Jawa, Desak Pemerintah Buka Kajian Ujung Kulon

Ketua Harian DPD BAPERA Banten Adam AY meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa, membuka dokumen kajian translokasi, mengusut dugaan kejahatan terhadap satwa dilindungi, serta melibatkan masyarakat dan para ahli dalam pengambilan keputusan.
BAPERA meminta perlindungan habitat diperkuat dan setiap kebijakan konservasi didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan. BAPERA meminta perlindungan habitat diperkuat dan setiap kebijakan konservasi didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan.

Seputarpublik.com || BANTEN, – Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, terus disuarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Banten.

Kali ini, BAPERA Banten menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan. Sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kelestarian Badak Jawa sekaligus upaya mempertahankan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami spesies langka tersebut.

Ketua Harian DPD BAPERA Banten, H. Adam Adhary atau Adam AY, mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersikap kritis dan turut mengawal kebijakan pemerintah. Ia menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang sebelumnya dikemukakan Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Adam, persoalan Badak Jawa bukan sekadar menyangkut konservasi satwa, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan kekayaan alam Banten yang memiliki arti penting bagi Indonesia dan dunia.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten, tokoh masyarakat, pemuda, aktivis lingkungan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersikap kritis. Jangan diam ketika masa depan Badak Jawa dan kelestarian Ujung Kulon dipertaruhkan. Kita harus bersatu menyuarakan penyelamatan Badak Jawa agar tetap lestari di habitat aslinya, tanah Banten,” tegas Adam di sela-sela persiapan Apel Akbar Satlinmas di Kota Serang, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, langkah penyelamatan Badak Jawa seharusnya lebih difokuskan pada penguatan perlindungan habitat, pengamanan kawasan, mitigasi bencana, serta pemberantasan perburuan dan pencurian satwa dilindungi.

“Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain. Ujung Kulon harus diperkuat, bukan ditinggalkan. Kami tidak menolak konservasi, tetapi menolak kebijakan yang belum terbukti secara ilmiah dan berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa,” ujarnya.

BAPERA Minta Pemerintah Transparan soal Ujung Kulon

Selain menyoroti wacana pemindahan Badak Jawa, Adam juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai seluruh rencana, kajian, dan aktivitas yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menyinggung catatan penelitian historis tahun 1855 oleh Kwasi Boachi yang menyebut adanya temuan lapisan batu bara di kawasan Teluk Ujung Kulon.

Menurut Adam, catatan sejarah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan pertambangan saat ini. Namun, informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, maupun rencana pemanfaatan sumber daya di dalam dan sekitar kawasan Ujung Kulon dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang tidak ada kepentingan lain, pemerintah harus berani membuka seluruh informasi dan kajian yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon. Jangan sampai ada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan konservasi,” ungkapnya.

Adam menegaskan, masyarakat Banten memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan strategis yang menyangkut kawasan konservasi yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan konservasi harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan kawasan dari berbagai kepentingan yang berpotensi mengancam kelestariannya.

Tujuh Tuntutan BAPERA Banten kepada Pemerintah

Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab organisasi dalam mengawal kelestarian Badak Jawa, DPD BAPERA Banten menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, sebagai berikut:

1. Menolak Pemindahan Badak Jawa

BAPERA Banten menyatakan menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum seluruh kajian ilmiah, ekologis, kesehatan, dan keselamatan satwa dibuktikan secara independen serta disampaikan secara transparan.

2. Memperkuat Perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon

Mendesak pemerintah meningkatkan sistem perlindungan, pengamanan, patroli, pengawasan kawasan, serta mitigasi bencana di Taman Nasional Ujung Kulon agar Badak Jawa tetap aman dan lestari di habitat aslinya.

3. Mengusut Tuntas Pencurian dan Perburuan Badak

Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pencurian dan perburuan Badak Jawa hingga ke seluruh jaringan dan pihak yang terlibat. Termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi penadah, pendana, maupun pengendali kejahatan terhadap satwa dilindungi.

4. Membuka Seluruh Dokumen Kajian kepada Publik

Meminta pemerintah membuka dokumen kajian ekologis, kesehatan, genetika, serta kebijakan translokasi Badak Jawa agar masyarakat dapat mengetahui dasar ilmiah dan berbagai pertimbangan di balik rencana tersebut.

5. Mengevaluasi Kematian Badak Jawa Bernama Musofa

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kematian Badak Jawa bernama Musofa, termasuk pemeriksaan kesehatan, protokol pemindahan, kelayakan translokasi, serta sistem pengawasan dan penanganan pascapemindahan satwa langka.

6. Melibatkan Masyarakat Banten dan Para Ahli

Menuntut keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat Banten, ilmuwan independen, ahli konservasi, akademisi, organisasi perlindungan satwa, dan masyarakat sipil dalam setiap proses kajian maupun pengambilan keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.

7. Menjamin Kelestarian Kawasan Konservasi

Meminta pemerintah menjamin tidak adanya perubahan status, peruntukan, maupun pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat mengancam kelestarian habitat Badak Jawa.

BAPERA juga meminta seluruh informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, dan rencana pemanfaatan kawasan disampaikan secara transparan kepada publik.

Badak Jawa, Warisan Alam Banten yang Harus Dijaga

Adam AY menegaskan, tujuh tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi BAPERA Banten dalam mengawal kepentingan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian kekayaan alam daerah.

Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka dan terancam punah di dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banten, tetapi juga bagian dari tanggung jawab besar Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan pertimbangan sepihak.

“Kami ingin Badak Jawa tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di Ujung Kulon. Jangan jadikan Badak Jawa sebagai objek proyek atau sekadar komoditas program konservasi. Ini adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama,” kata Adam.

Ia kembali mengajak masyarakat Banten agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang menyangkut Ujung Kulon benar-benar berpihak pada kepentingan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

“Ini bukan semata-mata persoalan BAPERA, tetapi persoalan seluruh masyarakat Banten dan bangsa Indonesia. Mari kita jaga Ujung Kulon, selamatkan Badak Jawa, dan pastikan generasi mendatang masih bisa menyaksikan satwa kebanggaan Indonesia ini hidup di habitat aslinya,” pungkasnya.(Goeztie.)*

Tulis Komentar

Komentar