Ia juga mengapresiasi langkah Polresta Magelang yang, menurut keterangannya, telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur, serta pernyataan Kementerian Pariwisata yang disebut akan menyelaraskan sikap dengan keputusan MUI.

“Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan, komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan kemanusiaan dan genosida di manapun di Indonesia. Langkah ini harus terstandarisasi untuk seluruh kelembagaan negara dan tidak terulang lagi,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan desakan Syahrul kepada pemerintah. Status izin, keputusan penyelenggara, serta kebijakan resmi terkait masing-masing lokasi konser perlu dipastikan melalui keterangan otoritas yang berwenang.

Kaitkan Sikap terhadap Palestina dengan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut Syahrul, penolakan terhadap penjajahan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan sejalan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Ia juga menyinggung warisan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, serta upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.