Seputarpublik.com || JAKARTA, – Persoalan ketepatan data dalam kebijakan pembangunan menjadi sorotan dalam kuliah umum Beyond Borders Indonesia (BBI) Rethinking Series #2 yang digelar melalui kolaborasi Beyond Borders Indonesia dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jumat (20/11/2026).
Mengangkat tema “Data dan Kebijakan Pembangunan — When Data Fails to Reflect Local Realities”, kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., Anggota DPR RI Komisi XIII, sebagai narasumber.
Forum yang berlangsung di Jakarta ini mempertemukan mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi untuk membahas pentingnya tata kelola data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pertanyaan utama “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, diskusi menyoroti persoalan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Persoalan tersebut dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.
Masyarakat Harus Menjadi Subjek Pendataan

Dalam pemaparannya, Rieke mengangkat persoalan kesenjangan antara data resmi dan realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan Data Desa Presisi (DDP), ia menjelaskan pentingnya mengintegrasikan pemetaan wilayah, data numerik, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pendataan.
Pesan utama yang disampaikan dalam paparan tersebut menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pendataan atau responden pasif.
“Masyarakat bukan sekadar objek pendataan atau responden pasif, melainkan subjek yang berperan aktif dalam mengenali, memeriksa, dan memvalidasi data mengenai kondisi kehidupan serta wilayahnya sendiri,” demikian rumusan pesan utama paparan Rieke.
Pendekatan tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menghasilkan data yang lebih akurat, sekaligus mampu menggambarkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
Dari Data Desa Presisi hingga Advokasi RUU Satu Data Indonesia
Pembahasan dalam forum tersebut juga menyinggung perjuangan Rieke dalam mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional.
Advokasi tersebut menyoroti pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Persoalan tata kelola data tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kualitas data turut menentukan ketepatan perencanaan pembangunan, penganggaran, penyaluran bantuan, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Data Akurat untuk Mengurangi Kesenjangan Pembangunan

Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Pendataan tidak hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penentuan alokasi anggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat. Khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah terpencil, data yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat sangat menentukan ketepatan kebijakan, pemerataan pembangunan, dan akses terhadap pelayanan publik,” ujar Rahtika.
Menurut perspektif BBI, ketersediaan fasilitas publik yang tercatat secara administratif belum tentu menggambarkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan tersebut.
Di wilayah kepulauan, misalnya, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi jarak antarpulau, sarana transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, pendataan yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan menjadi salah satu aspek penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Dr. Yoga Santoso, M.M., turut menyoroti pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas persoalan kebijakan publik.
“Kolaborasi dengan Beyond Borders Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai persoalan kebijakan publik. Forum seperti ini memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yoga.
BBI Rethinking Series merupakan program Beyond Borders Indonesia yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk mengembangkan pengetahuan, dialog kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.
Melalui forum tersebut, BBI berupaya memperkuat perannya sebagai platform yang menghubungkan realitas pembangunan di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Mendorong Kebijakan yang Berangkat dari Realitas Masyarakat
Diskusi BBI Rethinking Series #2 menegaskan pentingnya data yang tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga mampu merepresentasikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan, pemerataan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tentang Beyond Borders Indonesia
Beyond Borders Indonesia merupakan platform independen yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, perspektif kebijakan, dan ekosistem kolaborasi untuk pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan, dan 3T.
*Penulis: Redaksi
(Sumber: Humas Universitas Sahid Jakarta)