Seputarpublik.com, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Gedung Muhammadiyah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2026).
Dalam sambutannya, Rano menegaskan bahwa PMI merupakan wadah pengabdian kemanusiaan, bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan relawan agar tetap menjaga nilai dasar organisasi.
>“PMI adalah tempat pengabdian, bukan tempat mencari kekayaan. Ini tugas mulia dan sumbangsih nyata bagi kemanusiaan,” tegas Rano.
Mukerprov tahun ini mengusung tema Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Layanan, yang dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis. Rano menilai, transformasi digital menjadi langkah penting agar PMI DKI Jakarta mampu menjadi organisasi kemanusiaan yang modern, responsif, dan tepercaya.
Menurutnya, forum Mukerprov memiliki peran strategis untuk memastikan PMI bergerak adaptif terhadap perubahan, sekaligus memperluas jangkauan layanan yang inklusif dan terintegrasi.
Rano mendorong PMI DKI Jakarta menyusun roadmap digitalisasi yang jelas, bertahap, dan terukur. Digitalisasi tersebut mencakup tata kelola organisasi, pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga pembinaan relawan.
Ia menekankan bahwa integrasi sistem dan data antarunit PMI serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan transformasi organisasi.
> “PMI perlu memiliki roadmap digitalisasi yang mencakup seluruh aspek pelayanan agar transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Rano meminta program kerja PMI disusun secara realistis, efisien, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat luas juga dinilai perlu diperkuat.
Tak kalah penting, ia menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. Setiap bentuk dukungan dan pendanaan yang diterima PMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Rano juga menyoroti peran vital PMI dalam layanan donor dan distribusi darah di Jakarta yang dinilai tidak tergantikan oleh institusi lain. Ia menyebut kebutuhan darah di ibu kota sangat tinggi, sementara kapasitas pengumpulan harian masih perlu ditingkatkan.
> “Peran PMI dalam layanan darah sangat vital bagi sistem kesehatan. Ini tidak bisa digantikan oleh lembaga lain,” katanya.
Rano berharap Mukerprov PMI DKI Jakarta 2026 mampu menghasilkan keputusan strategis dan inovatif, sekaligus memperkuat sinergi antara PMI dan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan relawan PMI DKI Jakarta atas dedikasi mereka dalam merespons situasi darurat, bencana, serta kontribusi berkelanjutan dalam penyediaan layanan darah bagi masyarakat. [Hel]*