“Kita akan bekerja sama dengan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) kemaritiman terkait ini, karena wilayah Indonesia cukup luas, kemudian kapal-kapal kita terbatas baik jumlah maupun bahan bakar. Untuk itu kita perlu kerja sama,” tutur Ali.

Kasal menambahkan kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pemangku kepentingan maritim seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi juga dengan TNI Angkatan Udara (AU) serta pemerintah daerah.

“Kerja sama ini tidak hanya dilakukan anta- stakeholders kemaritiman, tetapi juga dengan Angkatan Udara misalnya nanti ke depan, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Karena biasanya pemda itu yang lebih tahu penyelundupan itu lewat mana, dari mana,” ujar Ali.

Kasal juga menekankan pihaknya akan terus bersinergi dengan pihak-pihak intelijen maupun satuan-satuan TNI AL yang berada di daerah demi mengoptimalkan upaya pencegahan penyelundupan minerba.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri dari potensi gangguan, termasuk di antaranya ekspor ilegal atau penyelundupan.

“Kalau ekspor ilegal, misalnya, timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” kata Jokowi kala menghadiri Rapim TNI-Polri di Jakarta, Rabu (8/2).