Seputarpublik.com || SUKABUMI — Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, harus melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat, pemerintah desa memilih mempertajam skala prioritas agar anggaran tetap memberikan manfaat langsung bagi warga.
Kepala Desa Cianaga, Wardi Sutandi, mengatakan perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan desa dalam membiayai seluruh program pembangunan.
Menurut Wardi, Dana Desa yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,2 miliar, kini disebut berada di sekitar Rp370 juta. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Desa Cianaga perlu menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melakukan efisiensi, serta menyusun kembali prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wardi saat diwawancarai Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Sukabumi Raya, SP Rayrobbend Swr, Jumat (21/8/2026).
> “Kondisi keuangan Desa Cianaga saat ini memang mengalami keterbatasan akibat adanya perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat. Tentu hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan desa dalam membiayai seluruh program pembangunan,” kata Wardi.
Pemdes Tidak Hanya Mengandalkan Dana Desa
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Wardi menegaskan Pemerintah Desa Cianaga tidak hanya mengandalkan Dana Desa.
Menurutnya, pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes, efisiensi anggaran, serta menentukan kembali program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
> “Namun, Pemerintah Desa tidak hanya bergantung pada Dana Desa. Kami melakukan penyesuaian APBDes, efisiensi anggaran, serta menentukan kembali program berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Wardi menjelaskan, keterbatasan anggaran tidak berarti seluruh pembangunan dihentikan. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dapat dilaksanakan dalam skala lebih luas kini harus disesuaikan volumenya atau dilakukan secara bertahap.
Sementara kebutuhan lainnya akan diupayakan melalui sumber anggaran lain, termasuk dengan mengajukan program kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
> “Adapun dampaknya, beberapa kegiatan yang sebelumnya dapat dilaksanakan lebih luas harus disesuaikan volumenya, dilaksanakan bertahap, atau diupayakan melalui sumber anggaran lainnya atau pengajuan lintas sektoral,” katanya.
Menurut Wardi, strategi tersebut diperlukan agar keterbatasan APBDes tidak secara langsung menghentikan pelayanan dasar masyarakat.
Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani Jadi Prioritas
Pemerintah Desa Cianaga memilih prinsip prioritas dan manfaat sebagai dasar dalam menentukan program yang akan dikerjakan.
Beberapa sektor yang dinilai mendesak antara lain pelayanan dasar masyarakat, jalan desa dan akses masyarakat, jalan usaha tani, irigasi dan pengairan, sarana Posyandu, ketahanan pangan dan pertanian, serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi warga.
Bagi masyarakat desa yang aktivitas ekonominya banyak berkaitan dengan pertanian, kondisi jalan tidak sekadar menjadi persoalan infrastruktur. Jalan usaha tani menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan petani dengan lahan produksi, tempat penyimpanan hingga akses menuju pasar.
Karena itu, Pemerintah Desa Cianaga tetap menempatkan jalan desa dan jalan usaha tani sebagai salah satu prioritas meskipun ruang anggaran terbatas.
> “Kebutuhan yang paling mendesak akan didahulukan, terutama pelayanan dasar masyarakat, jalan desa dan akses masyarakat, jalan usaha tani, irigasi dan pengairan, sarana Posyandu, ketahanan pangan dan pertanian, serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” jelas Wardi.
Sementara program yang belum dianggap mendesak akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa.
Pemerintah Desa Cianaga juga akan mengajukan kebutuhan pembangunan melalui jalur lintas sektoral kepada dinas atau instansi terkait.
Pertanian Tetap Menjadi Perhatian
Keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap kemampuan desa memberikan dukungan langsung kepada sektor pertanian.
Namun, Wardi menegaskan sektor tersebut tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan Cianaga karena sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada pertanian.
> “Pengurangan anggaran tentu berpengaruh terhadap kemampuan Desa dalam memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Karena sebagian masyarakat Desa Cianaga bergantung pada sektor pertanian, maka bidang ini tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah Desa,” katanya.
Prioritas diarahkan pada kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, terutama akses jalan usaha tani, pengairan dan irigasi.
Wardi menyebut pada 2026 sejumlah kelompok tani di Desa Cianaga mendapatkan bantuan irigasi melalui program pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Menurutnya, program sektoral tersebut penting karena dapat membantu menutup sebagian kebutuhan pembangunan pertanian yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBDes.
Untuk program ketahanan pangan, Pemerintah Desa Cianaga juga memilih mengusulkan dukungan kepada dinas terkait melalui sistem pemerintahan yang tersedia.
> “Untuk tahun 2026, Pemerintah Desa untuk ketahanan pangan tidak ada aturan yang mengharuskan seperti tahun sebelumnya 20 persen. Maka dari itu kami untuk mendukung ketahanan pangan dan sektor pertanian, mengusulkan melalui aplikasi SIPD ke dinas terkait,” ujar Wardi.
Anggaran Disesuaikan dengan Regulasi
Keterangan mengenai perubahan pola penganggaran tersebut, menurut Wardi, perlu ditempatkan dalam konteks regulasi yang berlaku.
Ia menyebut untuk 2025 terdapat ketentuan mengenai fokus ketahanan pangan paling rendah 20 persen dari Dana Desa. Sementara untuk 2026, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Dalam ketentuan fokus penggunaan Dana Desa 2026, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa menjadi salah satu prioritas, di samping sejumlah agenda lainnya seperti layanan dasar kesehatan, ketahanan bencana, pembangunan infrastruktur desa dan dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan demikian, ketahanan pangan tetap menjadi bagian dari agenda penggunaan Dana Desa, dengan mekanisme dan fokus penggunaannya mengikuti ketentuan tahun anggaran berjalan.
Program Besar Diupayakan Melalui Pemerintah di Atasnya
Wardi menyadari tidak seluruh kebutuhan pembangunan di Cianaga dapat diselesaikan sekaligus menggunakan anggaran desa.
Terlebih, pembangunan infrastruktur tertentu membutuhkan biaya besar dan pengerjaannya melibatkan aspek teknis serta kewenangan lintas pemerintahan.
> “Dengan kondisi anggaran saat ini, Pemerintah Desa harus realistis bahwa tidak seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan sekaligus melalui APBDes,” kata Wardi.
Karena itu, pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang dianggap mendesak, berkaitan dengan keselamatan warga maupun menyangkut akses masyarakat akan didahulukan.
Untuk proyek dengan kebutuhan anggaran besar, Pemerintah Desa Cianaga akan mengupayakan dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
> “Untuk pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar, kami akan mengupayakan dukungan dari pemerintah di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat,” ujarnya.
Beberapa kebutuhan yang akan diusulkan antara lain jalan, jembatan, jalan usaha tani, irigasi, sarana pertanian dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.
Pemerintah Desa Cianaga, lanjut Wardi, akan menyiapkan data, proposal serta kondisi lapangan sebagai dasar pengajuan program.
Langkah tersebut menjadi strategi agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBDes.
KDMP Diharapkan Perkuat Ekonomi Masyarakat
Di tengah keterbatasan anggaran, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi bagian dari pembicaraan mengenai masa depan ekonomi desa.
Pemerintah Desa Cianaga tidak melihat KDMP sebagai pengganti pembangunan desa. Sebaliknya, koperasi dinilai dapat menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
> “Pemerintah Desa Cianaga melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sebagai pengganti pembangunan Desa,” kata Wardi.
Ia berharap KDMP dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurut Wardi, keberadaan KDMP harus tetap berjalan secara tertib dan tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
> “Pelaksanaannya harus tetap sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar serta prioritas pembangunan Desa,” tegasnya.
Ia berharap KDMP memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga dan dikelola secara tertib, transparan serta sesuai aturan.
Pemdes Pastikan Informasi Anggaran Mengacu Dokumen Resmi
Keterbatasan fiskal desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran.
Di satu sisi, kebutuhan pembangunan terus bertambah. Di sisi lain, anggaran yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan masyarakat, infrastruktur, pertanian hingga program ekonomi.
Wardi mengatakan kondisi tersebut akan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
> “Kami akan menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa kemampuan pembangunan Desa sangat bergantung pada pendapatan yang diterima dan aturan mengenai penggunaannya,” katanya.
Terkait besaran Dana Desa yang diterima Cianaga pada tahun berjalan, Wardi mengatakan pemerintah desa akan berpedoman pada dokumen resmi.
Hal itu dinilai penting untuk memastikan angka yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan APBDes dan realisasi transfer.
> “Pemerintah Desa akan berpedoman pada dokumen resmi mengenai besaran Dana Desa dan transfer yang diterima Desa,” katanya.
Apabila terjadi perubahan pendapatan, APBDes akan disesuaikan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Konsekuensinya, program prioritas akan dipertahankan, sedangkan kegiatan yang belum mendesak dapat dilakukan secara bertahap atau dicarikan sumber pembiayaan lainnya.
> “Untuk angka penerimaan secara pasti, Pemerintah Desa akan menyampaikannya berdasarkan dokumen resmi APBDes dan realisasi transfer agar informasi yang diterima masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wardi.
Pelayanan Dasar Tidak Boleh Berhenti
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah Desa Cianaga memastikan pengajuan program ke pemerintahan di atasnya akan terus dilakukan, terutama untuk proyek yang membutuhkan biaya besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBDes.
> “Ya, Pemerintah Desa Cianaga akan terus mengusulkan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Situasi yang dihadapi Desa Cianaga menggambarkan tantangan pemerintah desa ketika harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal.
Dana Desa tetap menjadi salah satu instrumen penting pembangunan desa, sementara berbagai program sektoral dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dapat menjadi sumber dukungan tambahan.
Di sisi lain, kebijakan Koperasi Desa Merah Putih membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Bagi Cianaga, tantangan ke depan adalah memastikan berbagai sumber dukungan tersebut dapat saling melengkapi.
APBDes diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang dapat ditangani desa, sementara pembangunan berskala besar diupayakan melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
Pada saat yang sama, sektor pertanian tetap dipertahankan sebagai salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat.
> “Keterbatasan anggaran tidak boleh menyebabkan pelayanan dasar masyarakat berhenti,” kata Wardi.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah Pemerintah Desa Cianaga dalam menghadapi perubahan kondisi fiskal: pembangunan mungkin harus dilakukan secara bertahap, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.
* (Penulis; SP Rayrobbend Swr)