Seputarpublik.com || JAKARTA — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menggelar diskusi rutin pada Rabu (22/7/2026) di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan kebangsaan menjadi topik pembahasan, termasuk komunikasi publik pemerintah dan pentingnya membangun optimisme masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Salah satu pencetus FWK, Hendry Ch Bangun, mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar menyampaikan pesan-pesan yang dapat membangun semangat kebangsaan dan memberikan penguatan kepada masyarakat.
“Kita berharap dan mengimbau Presiden agar mengeluarkan pernyataan yang membangun semangat berkebangsaan dan berkenegaraan. Jangan lagi menyatakan sesuatu yang melemahkan semangat masyarakat yang sedang berada dalam masa sulit ini,” ujar Hendry.
Diskusi yang dibuka Sekretaris FWK, Dr. Budi Nugraha, tersebut juga membahas perhatian terhadap dinamika komunikasi publik yang berkembang di tengah masyarakat.
Hendry, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers, menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin terbukanya ruang komentar publik mengenai Presiden dan situasi pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam konteks komunikasi publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Bukan hanya para pemerhati dan intelektual, masyarakat umum pun banyak yang berkomentar tentang situasi negara saat ini. Bahkan emak-emak di warung dan anak remaja pun ikut bebas ngomongin presiden mereka,” kata Hendry.
Diskusi tersebut dihadiri sejumlah anggota FWK yang terdiri dari pimpinan redaksi media dan wartawan senior. Di antaranya M. Nasir, Yesayes Octavianus, Umi Sjarifah, Herwan Pebriansyah, Berman Nainggolan L. Radja, A.R. Loebis, Raja Parlindungan Pane, serta peserta lainnya.
Dalam diskusi, FWK turut menyoroti sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait pernyataan mengenai kondisi perekonomian dan masyarakat desa yang disampaikan pada 26 Mei 2026.
FWK menilai sejumlah pernyataan pejabat publik perlu disampaikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi masyarakat, termasuk kelompok petani dan nelayan yang disebut turut merasakan dampak perubahan kondisi ekonomi.
Selain itu, FWK juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2026, terkait kritik terhadap narasi "Indonesia Gelap".
Menurut FWK, pernyataan pejabat negara dalam situasi tertentu perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
FWK juga membahas pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi perhatian publik. Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya proses perencanaan, evaluasi, dan tata kelola pemerintahan yang matang.
Hendry menilai komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat, terutama dalam menyampaikan kebijakan dan informasi terkait investasi maupun program pembangunan.
“Begitu seriusnya kita mencari investor asing untuk masuk ke Indonesia, tapi giliran mereka mau masuk dibilang mencuri kekayaan, sehingga bisa jadi mereka malah enggan meneruskan niat mereka,” ujar Hendry.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara pernyataan pejabat, data, dan fakta dalam komunikasi publik pemerintah.
Dalam diskusi itu, FWK turut membahas pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan Indonesia bubar pada 2030. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo pada Maret 2018 dalam sebuah acara Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Padjadjaran (IKA Unpad).
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam diskusi, pernyataan tersebut merujuk pada novel fiksi geopolitik Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole. Pernyataan itu kemudian dijelaskan sebagai bentuk peringatan dini agar masyarakat mewaspadai ketimpangan penguasaan aset dan lemahnya penegakan hukum.
“Saya hanya mengingatkan. Sebagai warga Negara Indonesia saya berhak dan wajib mengatakan hal itu,” demikian pernyataan Prabowo yang kembali dikutip dalam diskusi.
Sementara itu, Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai kinerja pemerintah perlu didukung oleh persiapan dan perencanaan yang lebih matang. Ia menyoroti dinamika pergantian pimpinan BGN sebagai salah satu contoh yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi.
Raja juga mempertanyakan proses pemilihan dan evaluasi pimpinan lembaga pemerintah. Menurutnya, proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi ketua BGN itu berat, sama dengan mengelola dan mengatur negara ini,” kata Raja.
Pandangan lain disampaikan M. Nasir yang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang dinilai cukup berat.
“Dalam kondisi ekonomi yang cukup berat ini, pejabat pemerintah harus bicara yang fakta-fakta saja. Jangan sampai menyampaikan angin surga saja, tanpa bisa dilaksanakan. Rakyat butuh yang pasti-pasti saja,” ujar M. Nasir.
M. Nasir menambahkan, narasi optimistis tetap penting untuk dibangun, namun harus didasarkan pada fakta dan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan pemerintah secara lebih jelas.
Melalui diskusi tersebut, FWK mengimbau agar komunikasi publik pemerintah ke depan semakin mengedepankan penyampaian informasi yang faktual, terukur, dan konstruktif. Menurut FWK, komunikasi yang baik diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.
*(Redaksi)