“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari kasus penyadapan yang kini sedang menjadi tren berita. Kekuasaan harus check dan balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Mohamad Nasir.

Diskusi tersebut turut dihadiri Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025; M. Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI; Doktor Budi Nugraha, wartawan Suara Merdeka sekaligus dosen komunikasi di sejumlah perguruan tinggi; wartawan bidang hukum HMU Kurniadi; Pemimpin Redaksi Mitrapol Dadang Rahmad; serta wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono.

Hadir pula Rendy Herdiana, Ketua Koordinator FWK DKI Jakarta sekaligus Pimpinan Umum Media Seputarpublik.com.

FWK Soroti Akuntabilitas dan Dugaan Penyadapan

Dalam diskusi, peserta juga menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.