«"Yang menjadi perhatian saya bukanlah mengolok-olok Presiden. Fokus kita justru harus diarahkan pada pihak-pihak yang memberikan masukan atau memengaruhi arah kebijakan Presiden. Berbagai isu yang berkembang di ruang publik, seperti proyek penggilingan padi senilai Rp2 triliun, isu keterlibatan kepentingan asing, istilah 'londo ireng', hingga wacana nuklir, perlu dikaji secara kritis. Diskusi publik sebaiknya diarahkan pada substansi kebijakan dan proses pengambilan keputusan, bukan pada serangan yang bersifat personal," kata Iqbal.»

Menurutnya, masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintahan, namun pengawasan tersebut akan jauh lebih produktif apabila dilakukan melalui argumentasi yang rasional, berbasis fakta, dan menghindari narasi yang memecah belah.

Sementara itu, wartawan senior M. Nasir mengingatkan bahwa kualitas komunikasi publik di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya gaya komunikasi yang keras, provokatif, dan cenderung mengedepankan sensasi dibandingkan substansi.

«"Saya melihat kita perlu menghentikan apa yang saya sebut sebagai barbarisme komunikasi. Ruang publik tidak boleh terus dipenuhi ujaran yang kasar, saling merendahkan, atau narasi yang membangun kebencian. Pola komunikasi seperti ini sangat berbahaya karena akan dikonsumsi masyarakat setiap hari dan perlahan membentuk budaya yang tidak sehat. Sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah, media, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sendiri, menghadirkan komunikasi yang lebih dewasa, menyejukkan, dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik," ujarnya.»

Menurut M. Nasir, media memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penjernih informasi dan menghadirkan pemberitaan yang mampu memperkuat persatuan, bukan justru memperkeruh suasana.

Menutup diskusi, Hendry Ch Bangun kembali menegaskan bahwa Forum Wartawan Kebangsaan lahir sebagai ruang intelektual yang terus mengawal dinamika bangsa melalui kajian yang objektif dan independen.

«"Intinya sederhana. FWK secara rutin memantau perkembangan bangsa, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun yang berkembang di media sosial. Harapan kami hanya satu, yaitu Indonesia menjadi negara yang semakin baik. Karena itu, Presiden juga perlu didampingi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan keberanian untuk memberikan masukan yang objektif. Sosok-sosok yang mampu mengingatkan ketika ada kekeliruan, menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat, serta meredam berbagai polemik sebelum berkembang menjadi kegaduhan nasional. Komunikasi politik yang baik akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Hendry.»

Melalui diskusi rutin "Reboan" tersebut, Forum Wartawan Kebangsaan berharap ruang demokrasi Indonesia tetap tumbuh secara sehat dengan menempatkan kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap institusi negara, serta etika komunikasi sebagai tiga pilar utama kehidupan demokrasi. FWK juga menilai bahwa media massa, insan pers, tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas ruang publik agar tetap menjadi wadah dialog yang cerdas, santun, dan berorientasi pada kepentingan nasional.(Ren)*