Dalam forum itu, peserta juga menyoroti pesan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Bhayangkara ke-80, yang meminta Polri senantiasa merasakan penderitaan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pesan tersebut dinilai relevan sebagai prinsip komunikasi publik bagi seluruh penyelenggara negara.

Mantan wartawan senior Kompas, Hendry Ch Bangun, mengatakan bahwa komunikasi yang disampaikan dengan empati dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi akibat berbagai faktor, termasuk dinamika global.

Menurutnya, penyampaian kebijakan yang jelas, terbuka, dan memberikan harapan akan membantu masyarakat memahami langkah-langkah pemerintah sekaligus menjaga optimisme publik.

Senada dengan itu, mantan wartawan senior Kompas M. Nasir menilai pejabat negara perlu memiliki sense of crisis agar mampu memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam.

Ia menambahkan, meningkatnya biaya hidup dan tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat memerlukan respons kebijakan yang disertai komunikasi yang lebih humanis dan mudah dipahami.

Dalam diskusi tersebut, FWK juga mencatat bahwa sejumlah kebijakan pemerintah, seperti isu harga energi, pemadaman listrik bergilir, maupun penjelasan mengenai program strategis pemerintah, dinilai perlu disampaikan dengan pendekatan komunikasi yang lebih empatik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan bahwa transformasi ekonomi nasional memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan arah kebijakan secara komprehensif.

Menurutnya, komunikasi ekonomi tidak hanya berbicara mengenai data dan angka, tetapi juga harus mampu menghadirkan narasi yang membangun optimisme, memberikan kepastian, dan memperkuat kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap arah pembangunan nasional.

FWK berharap masukan yang disampaikan dalam diskusi tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara lebih utuh serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(Red)*