Seputarpublik.com || JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., MA, menyampaikan ucapan selamat kepada Arrmanatha Christiawan Nasir atas pelantikannya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.
Arrmanatha Christiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kamis (1/10/2026), menggantikan Sugiono dalam perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Arrmanatha menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Syahrul Aidi berharap kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru dapat memperkuat politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, serta membuka ruang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia.
“Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Syahrul Aidi.
Dorong Penguatan Diplomasi Bebas Aktif
Menurut Syahrul Aidi, politik luar negeri bebas aktif perlu terus menjadi instrumen strategis Indonesia dalam menjaga posisi dan ruang gerak nasional, sekaligus memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan pemerintah bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif. Usai dilantik, Arrmanatha juga menyampaikan bahwa politik luar negeri bebas aktif akan tetap menjadi pijakan Indonesia dalam menghadapi dinamika global.
BKSAP Soroti Isu Kemanusiaan Palestina
Syahrul Aidi juga menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam mendorong perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Ia secara khusus menyoroti kondisi kemanusiaan di Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan berharap isu tersebut tetap menjadi salah satu perhatian dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru.
“Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan. Rakyat Palestina masih menghadapi penderitaan yang luar biasa: kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
Syahrul Aidi berharap Kementerian Luar Negeri terus mendorong upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penegakan hukum internasional, dan upaya mendorong perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Dorong Diplomasi Pemerintah dan Parlemen
Syahrul Aidi menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan perlu berjalan beriringan dengan upaya politik menuju kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, Indonesia perlu mempertahankan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta menolak pemindahan paksa penduduk Palestina.
“Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah garis politik luar negeri yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa, dan kita wajib menjaganya,” ujar Syahrul Aidi.
Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi Indonesia, termasuk memperjuangkan isu Palestina melalui jalur parlemen.
Kerja sama tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta kerja sama parlemen bilateral.
“BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional,” pungkasnya.
*Penulis: Redaksi