Ia juga menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur pendidikan di wilayah Banten yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari ruang kelas yang memerlukan perbaikan hingga keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran dan akses digital di sejumlah sekolah.

Atas dasar itu, A. Taufik mendesak Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Gubernur Banten dan Inspektorat Provinsi Banten, untuk melakukan evaluasi serta audit secara transparan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Dindikbud Provinsi Banten.

Selain itu, KMB juga meminta agar pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang mempertimbangkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

"Kami meminta Gubernur Banten bersikap tegas. Panggil Kepala Dinas Pendidikan, audit kegiatannya, dan hentikan kebiasaan rapat di hotel. Jika anggaran ini tidak segera direorientasi untuk kepentingan langsung masyarakat, kami dari Kaukus Muda Banten siap menggalang aksi moral yang lebih besar demi mengawal uang rakyat," ujar A. Taufik.

Pernyataan tersebut merupakan sikap resmi Kaukus Muda Banten. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait kritik yang disampaikan. Apabila terdapat penjelasan dari pihak terkait, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.(Red)*