Seputarpublik.com | SERANG BANTEN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Wakil Ketua KNPI Provinsi Banten, A. Taufik, mempertanyakan efektivitas pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat daerah dalam menjalankan pengawasan internal guna meminimalkan potensi pelanggaran administrasi maupun pengelolaan anggaran.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Serang, Kamis (9/7/2026), Taufik menyampaikan bahwa sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko seharusnya mampu mendeteksi serta mencegah potensi permasalahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal.

> "Banyaknya catatan audit BPK di tingkat OPD memicu tanda tanya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku," ujar Taufik.