Lebih lanjut, Bima menilai Portal Satu Data NTT menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui portal ini, publik dapat mengakses berbagai informasi dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.

“Data membuat pemerintahan ini lebih partisipatif. Pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang inklusif, no one left behind,” ujar Bima.

Ia juga menekankan bahwa integrasi data berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat demokrasi. Dengan data yang konsisten dan terhubung antarinstansi, penyelenggaraan pembangunan maupun proses politik akan lebih akurat.

Terakhir, Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas peluncuran Portal Satu Data Provinsi NTT. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

“Ini kolaborasi yang luar biasa, pilot yang luar biasa. Bisa jadi model di daerah-daerah yang lain dan dampaknya harus dirasakan oleh warga di NTT,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT Emelia Julia Nomleni, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan (PMKK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki, Minister Counsellor for Governance and Human Development Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia Tim Stapleton, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri