Mendagri menegaskan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki peran penting sebagai koordinator dalam penyelesaian berbagai persoalan kawasan perbatasan, mulai dari penanganan sengketa batas wilayah hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Ia menilai pembangunan yang merata di wilayah perbatasan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

> "Kalau masyarakat di wilayah perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalismenya akan semakin kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain," kata Tito.

Koordinasi Antar Lembaga Perlu Diperkuat

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, sementara di laut berbatasan dengan 10 negara.

Karena itu, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Mendagri, fungsi koordinasi bukanlah tugas yang mudah karena melibatkan banyak instansi yang memiliki kewenangan masing-masing.

> "Lembaga koordinatif memiliki tantangan tersendiri karena harus menyinergikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan berbeda," jelasnya.