Seputarpublik.com || JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan sebuah negara untuk bertahan dan berkembang. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB yang meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum penting sekaligus wake-up call bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga pilar utama, yakni kekuatan militer, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
> “Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujar Tito.
Bangun Sistem Pelayanan yang Berintegritas
Mendagri menilai membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik daerah yang beragam, Indonesia membutuhkan sistem pelayanan yang mampu membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas.
Menurutnya, pembentukan sistem yang baik akan mendorong aparatur menyesuaikan diri dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
> “Menurut saya selain integritas, sistemnya harus dibuat. Kalau sistem dibuat maka orang akan berubah, sistemnya akan diikuti,” jelasnya.
Dorong Penguatan Mal Pelayanan Publik dan Digitalisasi
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas pembangunan MPP serta mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut Mendagri, penyederhanaan prosedur layanan dan digitalisasi administrasi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
> “Saya menghormati acara ini. Semoga tidak menjadi seremonial, tetapi benar-benar dapat dimaknai oleh rekan-rekan di daerah, karena pelayanan publik adalah kunci agar negara kita bisa bertahan,” tegasnya.
Penandatanganan Surat Edaran Bersama
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri bersama MenPAN-RB dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai bentuk komitmen memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.(Red)*
(Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri/Puspen Kemendagri)