Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa penghargaan ini juga berperan dalam menyeimbangkan narasi publik di tengah dominasi pemberitaan negatif terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang menunjukkan kinerja baik, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun belum terekspos secara luas.

Sebagai bentuk konkret dukungan, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke kas daerah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dana ini bukan untuk pribadi, melainkan masuk ke dalam APBD dan ditransfer ke rekening kas umum daerah,” tegasnya.

Dalam mekanisme penilaian, pemerintah menggunakan pendekatan objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari unsur pemerintah dan media. Indikator utama penilaian meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Untuk menjamin keadilan kompetisi, sistem penilaian juga dibagi berdasarkan enam wilayah regional, sehingga daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif setara dapat bersaing secara proporsional.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui publikasi capaian yang terukur dan transparan.(red)*