Ia menjelaskan, Indonesia memiliki kompleksitas yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain, baik dari aspek geografis maupun karakteristik masyarakat. Karena itu, ASN perlu memahami kondisi sosial yang beragam agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Dan Indonesia kita adalah memiliki negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia ... Negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya," ujarnya.

Mendagri menambahkan, keberagaman Indonesia juga tercermin dari karakter masyarakat yang berbeda-beda. Mengacu pada pandangan seorang sosiolog, ia menyebut terdapat empat tipe masyarakat, yakni informative society, industrial society, agricultural society, dan pre-agricultural society. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan pelayanan pemerintahan yang berbeda.

Oleh karena itu, ASN dinilai tidak dapat menerapkan pendekatan yang sama di setiap wilayah. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dan itu akan berhadapan, adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka ... Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan harus siap dengan itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan para lulusan IPDN agar tidak memilih-milih lokasi penugasan. Menurutnya, ASN harus siap ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia dan mampu menerapkan ilmu pemerintahan dengan menyesuaikan kondisi serta karakteristik masyarakat setempat.

"Dan harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta," tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para lulusan IPDN bahwa pengabdian sebagai ASN membutuhkan kesiapan untuk bekerja di berbagai wilayah, sekaligus kemampuan memahami keberagaman masyarakat dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah.(Red)*

(Puspen Kemendagri)