Menurutnya, integrasi CCTV akan membantu pemerintah dalam memantau arus lalu lintas, titik rawan banjir dan genangan, pelayanan publik, hingga kebersihan kota secara real time. Di sisi lain, kepolisian juga akan lebih mudah melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan, penanganan kemacetan, serta membantu proses penyelidikan tindak pidana.

“Ketika ada kejadian darurat, koordinasi antara Pemprov dan kepolisian dapat berlangsung lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai integrasi CCTV menjadi kebutuhan penting bagi Jakarta yang menghadapi tantangan besar di bidang keamanan, ketertiban umum, dan kepadatan lalu lintas.

Menurutnya, jumlah CCTV yang besar tidak akan optimal jika masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem yang terhubung. Karena itu, diperlukan integrasi data, mekanisme akses yang jelas, serta pengamanan sistem yang kuat.

“Ketika terjadi gangguan ketertiban, dugaan tindak pidana, atau kemacetan lalu lintas, informasi awal dapat diperoleh lebih cepat melalui pantauan CCTV,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemanfaatan CCTV tetap harus memperhatikan perlindungan privasi masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola pemanfaatan data menjadi salah satu prioritas utama dalam implementasi sistem tersebut.