Seputar Publik Jakarta - Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang para kepala daerah yang diusung partainya untuk ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah merupakan sinyal menuju oposisi terbuka. Benarkah?

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan instruksi megawati itu dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi.

“Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” kata Ray saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, langkah ini tak hanya sekadar disebabkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterlibatannya dalam perkara dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Dia menilai Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDIP. Pasalnya, dalam acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” ujarnya.