Pertama, ketidakpuasan rakyat soal keadilan anggaran. Kemarahan soal gaji pejabat bukan sekadar nominal. Itu adalah simbol ketidaksetaraan kesempatan.

Kedua, utang negara yang mendekati Rp8.000 triliun. Retorika “utang bisa dibayar” harus dibuktikan dengan strategi penerimaan, bukan hanya optimisme.

Ketiga, belanja negara yang semakin tidak efisien. Dari bansos, belanja barang, hingga infrastruktur yang tumpang tindih. Ini medan tempur utama seorang Menkeu. Lalu, Mengapa Kita Masih Bisa Menaruh Harapan? Harapan bukan soal sentimentil. Bukan soal menyukai gaya humornya. Dan bukan karena survei menempatkannya sebagai menteri favorit.

Harapan ada karena poin-poin ini:

Ia teknokrat yang pernah memegang risiko sistemik. Tidak semua ekonom pernah memegang LPS, lembaga yang harus bertindak cepat ketika bank jatuh.

Ia punya keberanian politik yang tidak lazim: menolak beban APBN untuk proyek besar adalah precedent penting.

Ia paham bahwa pertumbuhan tanpa keadilan adalah bom waktu. Pemotongan transfer daerah, bila dikawal benar, adalah sinyal bahwa efisiensi tidak boleh menjadi wacana kosong.

Ia tidak mudah terpesona narasi “lembaga internasional”. Sikap skeptis pada IMF atau investor asing menunjukkan kepercayaan diri, sekaligus kehati-hatian.

Ia sadar beban historis yang sedang ia pikul. Seorang Menkeu tidak hanya mengurus angka, tetapi juga rasa keadilan rakyat yang terkoyak.

Ruang Anggaran yang Retak, dan Kesempatan yang Tipis

Indonesia sedang berjalan di atas batu pijakan fiskal yang retak-retak. Setiap langkah salah bisa mengirim negara ini ke arah spiral yang lebih dalam. Namun setiap langkah berani yang tepat bisa membangun fondasi baru.

Purbaya bukan pahlawan. Ia bukan antihero. Ia hanya teknokrat yang sedang ditempatkan di persimpangan sejarah.

Apakah ia akan sukses? Masih terlalu dini. Namun dalam ruang gelap fiskal saat ini, ia membawa seberkas lampu kecil: keberanian untuk menyentuh area yang selama ini terlalu nyaman. Dan mungkin, dari sanalah perjalanan panjang pembenahan anggaran bisa dimulai. (*)

Penulis : Tundra Meliala, Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.