Tidak perlu menunggu lama untuk melihat arah sorongannya. Ia menempatkan dana Rp200 triliun di bank BUMN. Tujuannya: membuka keran kredit, mendorong sektor riil, menyulut mesin pertumbuhan.

Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah uang itu akan bergerak, atau sekadar menjadi angka tidur dalam neraca perbankan?

Ia kemudian memotong transfer daerah 2026. Alasannya: salah kelola dan dugaan penyelewengan.

Langkah ini berani, bahkan berisiko.

Transfer daerah adalah “urat nadi politik lokal”. Tetapi ketegasan juga kadang menjadi obat pahit yang dibutuhkan arsitektur fiskal.

Berikutnya, dia menolak APBN menanggung utang Kereta Cepat Whoosh. “Utang itu BUMN yang tanggung,” ujarnya.

Proyek senilai ± Rp120 triliun Whoosh adalah gajah putih yang kerap dicicil dengan narasi nasionalisme. Purbaya memotongnya dengan satu kalimat teknis: APBN bukan penyapu jejak kesalahan korporasi.

Langkah ini tidak populer, tetapi membangun sinyal kedisiplinan fiskal yang lama menghilang.

Belum berhenti, Purbaya pun lantas membuat pertimbangan menurunkan PPN. Sekilas terdengar populis. Namun jika daya beli melemah, pemulihan bisa tersendat. Masalahnya, ruang fiskal Indonesia tidak lagi seluas era sebelum pandemi.

Tiga Luka Lama yang Harus Ia Jahit

Di banyak kesempatan, Presiden Prabowo menuntut pertumbuhan 6 persen. Namun Purbaya sedang berjalan di antara tiga kawah finansial: