Oleh: Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat
Seputarpublik.com, JAKARTA -- Di sebuah rumah kaca, api tidak boleh padam. Ia memberi cahaya, menghangatkan, sekaligus memungkinkan tanaman tumbuh. Namun api juga rapuh: sedikit angin dapat memadamkannya, sedikit air dapat menjadikannya abu. Pers dalam demokrasi bekerja dengan cara yang serupa. Ia memberi terang bagi publik, tetapi juga menjadi elemen paling rentan ketika kekuasaan merasa terusik.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Undang-Undang Pers dapat dibaca sebagai ikhtiar menjaga api itu tetap menyala. Bukan dengan membiarkannya membesar tanpa kendali, melainkan dengan memberi sekat konstitusional agar ia tidak dipadamkan secara sewenang-wenang. Dalam putusan ini, MK menegaskan kembali prinsip mendasar: kerja jurnalistik tidak boleh serta-merta diseret ke ranah pidana atau perdata tanpa lebih dulu melalui mekanisme hukum pers.
Pesan ini tampak sederhana, tetapi implikasinya panjang. Ia bukan sekadar koreksi teknis atas norma undang-undang, melainkan penataan ulang cara negara memandang pers—apakah sebagai mitra demokrasi atau sekadar objek kecurigaan.
Selama bertahun-tahun, rumah kaca demokrasi kita kerap bocor. Kritik yang disampaikan melalui pemberitaan sering diperlakukan sebagai serangan personal. Sengketa jurnalistik dipindahkan dari ruang etik ke ruang interogasi. Mekanisme yang disediakan Undang-Undang Pers—hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers—kerap dilompati, seolah hanya formalitas administratif.
Data Dewan Pers menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, aduan terhadap pemberitaan yang berujung laporan pidana masih menjadi pola berulang. Pada saat yang sama, indeks kebebasan pers Indonesia bergerak naik-turun. Ini menandakan bahwa kemerdekaan pers belum sepenuhnya berakar sebagai kesadaran institusional, melainkan masih bergantung pada goodwill kekuasaan dan tafsir aparat.
Di titik inilah putusan MK mengambil peran sebagai penanda batas. Mahkamah mengingatkan bahwa negara hukum demokratis tidak bekerja dengan refleks menghukum, melainkan dengan tahapan yang beradab. Sengketa pers adalah sengketa gagasan, narasi, dan fakta—bukan semata soal benar atau salah dalam kacamata pidana.
Namun, penting digarisbawahi: MK tidak sedang membangun benteng kebal hukum bagi wartawan. Perlindungan yang ditegaskan bersifat bersyarat—melekat pada kerja jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik, profesional, dan untuk kepentingan publik. Yang dilindungi adalah proses jurnalistiknya, bukan status sosial wartawannya.
Ibarat api di rumah kaca, ia harus dijaga, bukan dibiarkan membakar segalanya. Jika api itu disalahgunakan—menjadi alat propaganda, fitnah, atau pemerasan—maka ia pantas dipadamkan melalui mekanisme yang adil. Justru dengan batas yang jelas, garis antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi lebih tegas.
Dalam konteks ini, putusan MK sesungguhnya juga menantang dunia pers sendiri: sejauh mana profesionalisme benar-benar dijaga? Perlindungan konstitusional akan kehilangan legitimasi moralnya jika kualitas jurnalisme dibiarkan merosot.
Masalahnya, rumah kaca tidak runtuh karena desainnya, melainkan karena penghuninya abai. Putusan MK, sekuat apa pun argumennya, tidak akan bermakna jika aparat penegak hukum tetap menggunakan pasal pidana umum sebagai jalan pintas. Tantangan terbesar kini bukan lagi pada norma, melainkan pada kebiasaan dan kultur penegakan hukum.
Di sinilah perubahan cara pandang menjadi krusial. Aparat harus mampu membedakan antara kritik dan kejahatan, antara kesalahan jurnalistik dan tindak pidana. Tanpa pemahaman ini, putusan MK berisiko menjadi dokumen normatif yang indah, tetapi asing dalam praktik.
Lebih jauh, konsistensi implementasi justru akan memberi efek ganda. Di satu sisi, wartawan terlindungi dari kriminalisasi. Di sisi lain, pers terdorong untuk lebih disiplin karena mekanisme etik benar-benar dijadikan pintu pertama penyelesaian sengketa.
Pada akhirnya, perdebatan tentang perlindungan pers bukan soal profesi semata. Ia adalah soal hak publik untuk mengetahui. Setiap karya jurnalistik adalah jendela bagi masyarakat untuk melihat kekuasaan, kebijakan, dan realitas sosial apa adanya.
Ketika wartawan mudah dipidana, jendela itu ditutup. Ketika pers bekerja dalam ketakutan, publik kehilangan cahaya. Demokrasi pun berjalan dalam remang-remang.
Putusan MK ini, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, memberi harapan bahwa api di rumah kaca demokrasi masih dijaga. Tidak dibiarkan membesar tanpa kendali, tetapi juga tidak dipadamkan oleh angin kekuasaan.
Tugas kita sekarang bukan sekadar merayakan putusan tersebut, melainkan memastikan ia hidup dalam praktik. Sebab demokrasi tidak mati karena kekurangan aturan, melainkan karena keberanian untuk menegakkannya yang perlahan menghilang. (Red]