Seputarpublik.com, LHOKSUKON -- Ratusan pekerja PTPN IV Regional VI Kebun Cot Girek bersama anggota keluarga mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (7/5/2026). Mereka menggelar aksi damai guna menyampaikan aspirasi terkait belum tuntasnya persoalan klaim lahan di wilayah perkebunan tersebut.
Sejak pagi, massa mulai memadati halaman kantor bupati dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah segera menghadirkan kepastian hukum. Aparat keamanan turut melakukan pengamanan sehingga aksi berlangsung tertib dan kondusif.
Para peserta aksi menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak ketidakpastian penyelesaian persoalan lahan yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas pekerjaan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar perkebunan. Sebagian besar warga di kawasan Cot Girek disebut menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan yang telah berjalan selama puluhan tahun.
“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang. Selama ini masyarakat sangat terbantu secara ekonomi dari keberadaan perusahaan. Kalau persoalan ini terus berlarut, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Rusli Cut Ali di sela aksi.
Hal senada disampaikan Muhammad Yusuf. Ia berharap penyelesaian persoalan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Masyarakat tidak ingin konflik. Kami ingin hidup aman dan mencari nafkah dengan tenang untuk keluarga,” katanya.
Dalam aksi tersebut, para pekerja juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjembatani aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Mereka berharap terdapat langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.
Sejumlah peserta aksi mengaku mulai merasakan tekanan psikologis akibat situasi yang belum menentu. Salah seorang pekerja, Fandi Afrian Rinaldi, mengatakan isu yang berkembang di lapangan membuat masyarakat khawatir terhadap masa depan pekerjaan mereka.
“Sekarang masyarakat mulai tidak tenang. Kami hanya pekerja biasa yang sehari-hari hidup dari pekerjaan di kebun. Harapan kami pemerintah hadir memberikan kepastian agar kondisi sosial tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut para pekerja, stabilitas di lingkungan perkebunan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga di kawasan Cot Girek dan sekitarnya. Mereka khawatir ketegangan berkepanjangan dapat memicu gangguan sosial di tengah masyarakat.
Pekerja lainnya, Marzuki, menyebut sebagian besar warga sekitar bergantung pada aktivitas perkebunan, baik sebagai pekerja tetap maupun tenaga harian.
“Yang kami harapkan sederhana, situasi aman dan pekerjaan tidak terganggu. Kalau kondisi terus tidak menentu, masyarakat pekerja seperti kami yang paling terdampak,” katanya.
Aksi damai tersebut ditutup dengan doa bersama dan pernyataan sikap agar seluruh pihak mengedepankan dialog serta menjaga keamanan dan persatuan di wilayah Cot Girek.
Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan klaim lahan di sejumlah wilayah perkebunan di Aceh kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah sengketa lahan antara perusahaan dan kelompok masyarakat sebelumnya juga sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat di tingkat pusat.
Bagi masyarakat pekerja di Cot Girek, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status lahan, tetapi juga menyangkut kepastian penghidupan sehari-hari. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan situasi daerah tetap kondusif.(Red)*