Seputarpublik.com, AGAM SUMBAR – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak pascabencana.
Tito mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan huntara menjadi solusi krusial untuk menekan jumlah warga yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
> “Karena huntara memang ditunggu. Ini salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat,” ujar Tito dalam konferensi pers usai peresmian.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Rumah rusak ringan akan menerima bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat atau hilang akan dibangunkan hunian tetap (huntap). Sambil menunggu pembangunan huntap, warga dapat menempati huntara atau memilih tinggal bersama keluarga maupun menyewa rumah dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.
Tito juga menekankan pentingnya pendataan dan validasi korban bencana sebagai kunci percepatan penyaluran bantuan. Saat ini, proses validasi telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
>“Kalau sudah validasi, segera dibayarkan bantuannya supaya jumlah pengungsi bisa jauh berkurang. Kuncinya adalah data. Ini yang terus saya kejar,” tegasnya.
Selain bantuan perumahan, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi riil masyarakat di daerah masing-masing.
> “Tadi ada kondisi rumah rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka bisa diberikan stimulan ekonomi Rp5 juta sambil menunggu program revitalisasi sawah dari Kementerian Pertanian,” jelas Tito.
Untuk memulihkan perekonomian warga terdampak, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian di tiga provinsi terdampak bencana. Selain itu, warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) agar memperoleh bantuan sosial secara berkelanjutan sesuai kebijakan kepala daerah.
Guna memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, Tito meminta pemerintah daerah tidak menunda pengiriman data, melainkan mengirimkan secara bertahap kepada gubernur untuk diteruskan ke Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
> “Nanti data itu kita sampaikan ke Menteri Sosial dan akan segera dieksekusi anggarannya, khususnya untuk bantuan perabotan,” tegasnya.
Tito bahkan menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data** hingga batas waktu yang ditentukan sebagai bentuk dorongan akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
> “Karena ini butuh kecepatan. Menteri Sosial juga menunggu data dari kita,” tandasnya.
Peresmian huntara di Kabupaten Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis. [Red]
Puspen Kemendagri